Pelaku Konveksi Menanti Dampak Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas

Ia menyebut momen Lebaran seharusnya menjadi puncak penjualan IKM tekstil. 

Karena itu, lanjut dia, pemerintah semestinya memikirkan strategi supply chain menjelang Ramadan dan Idulfitri, bukan hanya mengumumkan pelarangan thrifting lalu berhenti di situ.

“Pemerintah harus mengatur. Jangan seperti lebaran kemarin. Banyak akhirnya pelelangan. Kalau benar mau memajukan produk dalam negeri, harus ada strategi khusus menjelang lebaran,” ujarnya.

Menurut dia, IKM akan dengan sendirinya menyerap lebih banyak tenaga kerja jika arus barang impor ilegal benar-benar ditekan.

Nandi menanggapi sebagian pedagang thrifting yang mengatakan usaha mereka terpuruk, terjadi PHK, dan menuduh kebijakan pelarangan jadi penyebab kemiskinan baru. 

Ia mengatakan IKM lebih dulu mengalami tekanan berat sejak pandemi Covid-19.

Industri konveksi kecil dan menengah sudah 3 tahun belum pulih, tapi para pelakunya tidak berteriak sekencang isu thrifting. 

“IKM ini sudah sakit kronis dari 2022. Hampir tiga tahun belum pulih. Tapi kami tidak teriak, kami tetap berusaha. Jangan sampai kami malah diadu-dombakan sama pemain thrifting,” kata dia.

Nandi menegaskan, produk lokal tetap ada dan tersedia dalam berbagai kelas harga mulai yang murah hingga berkualitas tinggi.

“Intinya jangan takut rezeki. Kami juga punya produk murah, ada yang kualitas bagus, brand banyak. Jadi jangan jadi UMKM yang cengeng,” ucapnya.

Nandi meminta pemerintah konsisten dan tidak hanya menjadikan isu thrifting sebagai headline politik sesaat.

Para pelaku IKM, menurutnya, sudah tiga kali merasakan janji yang sama dari kementerian berbeda.

“Ini sudah tiga kali kementerian melakukan hal yang sama. Kami bertanya aktualisasinya mana? Jangan sampai kami ini jadi kambing hitam,” katanya. (*)