Pembangunan Sekolah Rakyat di Bandung Terkendala Lahan, Farhan Siapkan Solusi Lain

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pembangunan sekolah rakyat di Kota Bandung hingga saat ini masih terkendala lahan karena keterbatasan ruang di wilayah perkotaan dan banyak lahan sawah yang dilindungi.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, terkait sekolah rakyat itu pihaknya sudah menerima permintaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyiapkan lahan seluas lima hektare untuk bangunan sekolah dan asrama bagi para peserta didik.

"Sekolah rakyat kemarin Mensos sudah ke sini, kita memang diminta untuk menyediakan sekolah rakyat beserta dengan asramanya di lahan luas sekitar 5 hektare. Nah, ini yang lagi berat banget buat Kota Bandung," ujar Farhan, Rabu (29/10/2025).

Baca juga: Kemensos Targetkan 100 Ribu Siswa Ikut Program Sekolah Rakyat pada 2027

Farhan mengatakan, sebagian besar lahan yang hingga saat ini masih tersisa di wilayah Kota Bandung sudah memiliki peruntukan yang spesifik seperti kawasan perumahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka hijau.

Bahkan beberapa area yang berpotensi dibangun sekolah rakyat tersebut, kata dia, masuk ke dalam kategori lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tidak bisa dialihfungsikan.

"Banyak lahan kosong yang tidak bisa kita sentuh karena statusnya sawah dilindungi. Kalau pun ada yang bisa, luasnya kecil dan tidak sesuai kebutuhan asrama," katanya.

Kendati demikian, Farhan memastikan bahwa Pemkot Bandung tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti program tersebut bersama pemerintah pusat meskipun Kota Bandung memiliki keterbatasan lahan.

"Bandung mungkin kekurangan lahan, tapi semangat kami untuk memberikan pendidikan bagi semua anak tidak pernah kurang. Kita akan cari jalan terbaik agar Sekolah Rakyat bisa terwujud," ucap Farhan.

Meskipun menghadapi terkendala lahan, Pemkot Bandung tengah menjajaki opsi untuk memanfaatkan aset-aset milik pemerintah daerah yang sudah tidak terpakai secara optimal.

Selain itu, Pemkot juga membuka kemungkinan bekerja sama dengan pihak swasta, lembaga sosial, dan yayasan pendidikan untuk mewujudkan program Sekolah Rakyat tanpa melanggar aturan tata ruang kota.

Baca juga: 165 Sekolah Rakyat Sudah Aktif KBM, Gus Ipul: Mendidik yang SD Memang Harus Sabar

"Kita lagi hitung kemungkinan memanfaatkan lahan aset Pemkot yang belum terpakai, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga. Prinsipnya, kita dukung penuh program ini karena manfaatnya besar bagi masyarakat," katanya.