Asosiasi PKL Kota Bandung Tolak Penertiban Imbas Pembangunan BRT, Iwan Suherman: Kami akan Melawan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Umum Asosiasi Pekerja dan Pedagang Kaki Lima (APPKL) Kota Bandung, Iwan Suherman, menolak rencana penertiban PKL, imbas dari pembangunan jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT), yang akan dimulai pada Januari 2026. 

Pada prinsipnya, Iwan mendukung rencana pemerintah yang ingin membangun transportasi massal BRT. Tapi, jangan sampai mengorbankan para PKL. 

“Saya sangat mendukung rencana pemerintah untuk membangun BRT di wilayah Bandung Raya, karena kalau tidak salah, rutenya mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, tentu kami mendukung adanya sarana transportasi massal yang terintegrasi di Bandung Raya,"

"Sudah saatnya kota ini punya sistem transportasi modern seperti itu. Kami sangat mendukung,” ujar Iwan, Rabu (29/10/2025).

Hanya saja, kata dia, ketika muncul informasi bahwa jalur-jalur yang akan dilewati BRT ini harus bersih dari PKL, pihaknya merasa keberatan. 

“Kalau pedagangnya tidak tertib, mari kita tertibkan. Kalau kumuh, mari kita bantu perbaiki. Kalau ada yang bandel, mari kita ingatkan bersama. Jadi jangan sampai modernisasi kota ini justru mengganggu atau menyingkirkan manusia yang sudah lama menggantungkan hidup di sana,” ucapnya.

Iwan mengaku belum mengetahui berapa banyak PKL yang akan tergusur dari proyek BRT ini. 

Baca juga: Jadwal Persib November Berat, 4 Kali Away di ACL 2 dan Super League, Lawan Madura Paling Mepet

Namun, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah PKL dibeberapa titik saja jumlahnya mencapai ribuan.

“Jalan Sudirman, kawasan Pasar Baru, Kebonjati, dan Rajawali. Masing-masing ada ratusan pedagang, kalau dihitung total bisa ribuan orang yang terdampak dan kalau mereka tidak boleh berjualan lagi, otomatis kehilangan pekerjaan,” katanya. 

Iwan pun mengaku bahwa hingga saat ini, belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah terkait rencana penertiban PKL. Iwan pun memastikan bakal melawan, jika Pemerintah melakukan penertiban secara sepihak.

“Tentu kami akan melawan, tapi dengan cara yang tidak destruktif dan tidak kasar. Semua tergantung juga pada bagaimana pemerintah melakukan penertiban itu,” ucapnya. 

Bangun Dua Depo BRT

Sebelumnya diberitakan dua depo Bus Rapid Transit (BRT) bakal segera dibangun di wilayah Kota Bandung bersamaan dengan pembangunan jalur khusus di beberapa titik pada akhir 2025 ini.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengatakan saat ini proyek tersebut sedang memasuki tahap lelang, bahkan pihaknya sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan dan World Bank yang akan mendanai proyek tersebut.

"Tahun ini Kota Bandung akan membangun dua depo, di Cicahum dan Leuwipanjang. Proyek ini didanai pemerintah pusat melalui bantuan World Bank," ujar Erwin saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (27/10/2025).

Baca juga: Soal Pembangunan BRT di Bandung Raya, Pengamat Sarankan Bikin 3 Jalur Seperti di Jakarta

Untuk mendukung pembangunan proyek ini, Pemkot Bandung akan melakukan pembersihan jalur yang akan dibangun BRT dan antisipasi kemacetan selama proses pembangunan, sehingga akan dikoordinasikan dengan pihak terkait.

"Kami juga koordinasi dengan Satpol PP, Dinas Cipta Bintar, Dinas Perhubungan, dan lainnya untuk membersihkan jalur yang akan dilalui," kata Erwin.

Dengan pembersihan beberapa titik yang akan dijadikan jalur BRT tersebut, Pemkot Bandung juga harus memikirkan pedagang kaki lima (PKL).

Sudah pasti dengan adanya proyek ini mereka dipastikan akan terdampak.

"Kami upayakan relokasi ke tempat yang tetap bisa digunakan untuk berjualan. Data PKL masih kami validasi, karena jumlahnya fluktuatif sekitar 700 hingga 1.500 pedagang, tergantung hari," ucapnya.

Untuk melakukan relokasi tersebut, pihaknya tidak akan bisa mengakomodir semua PKL yang berada di titik jalur BRT, terutama bagi mereka yang berjualan di Kota Bandung tetapi masih berdomisili di luar daerah.

"Kami prioritaskan yang berdomisili di Kota Bandung," kata Erwin.

Sementara Dinas Perhubungan Kota Bandung, tengah mematangkan skema rerouting atau penataan ulang trayek angkot menyusul adanya rencana pembangunan transportasi massal BRT tersebut.

Langkah tersebut dilakukan karena nantinya sejumlah trayek angkot akan turut terdampak, sehingga Dinas Perhubungan Kota Bandung juga harus memikirkan skema lain agar operasional angkot bisa tetap hidup. (*)