Kakanwil KemenHAM : Dorong Implementasikan Prinsip HAM Dalam Proses Bisnis Aqua

TRIBUNJABAR.ID - Bandung, 23 Oktober 2025 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap kegiatan bisnis, termasuk pada bisnis Aqua. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Implementasi Bisnis dan HAM yang diselenggarakan di Hotel Grand Tebu, Bandung, Kamis (23/10/2025).

Acara ini dihadiri langsung oleh: Ibu Siti Fajar Ningrum, Direktur Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha, sekaligus Ketua Rombongan Tim Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia RI. Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ibu Lusi Lesminingwati.

Peserta ini : Para pimpinan dan perwakilan pelaku usaha di Jawa Barat yang mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi PRISMA dirangkaikan  Audiensi Evaluasi Laporan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).

Bisnis Aqua Harus  terapkan Prinsip HAM dalam  proses bisnisnya.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa bisnis Aqua, sebagai salah satu sektor usaha air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia, memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan produksinya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

“Bisnis Aqua memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air. Karena itu, setiap proses bisnisnya — mulai dari pengambilan sumber air, pengelolaan lingkungan, hingga relasi dengan masyarakat sekitar — harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM,” ujar Kakanwil.

Ia menegaskan bahwa penerapan prinsip HAM dalam dunia usaha tidak hanya merupakan kewajiban hukum dan moral, tetapi juga strategi keberlanjutan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan reputasi perusahaan.

“Kami mendorong agar bisnis Aqua terus memperkuat komitmennya terhadap penghormatan HAM. Dengan prinsip transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan, bisnis Aqua dapat menjadi contoh praktik bisnis yang manusiawi dan beretika,” tambahnya.

Kakanwil juga menilai bahwa keberhasilan bisnis Aqua dalam menjaga keseimbangan antara profit dan kepedulian terhadap masyarakat, harus dapat diimplementasikan  sehingga  dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain di Jawa Barat untuk menerapkan konsep bisnis berkelanjutan yang menghormati HAM.

Pengenalan Aplikasi PRISMA: Langkah Digital untuk Tata Kelola Bisnis Berbasis HAM

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil memperkenalkan Aplikasi PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM), sebuah inovasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian HAM untuk membantu pelaku usaha mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran HAM di sektor bisnis.

Melalui aplikasi ini, pelaku usaha dapat melakukan self-assessment terhadap berbagai aspek yang terkait dengan HAM — termasuk hubungan kerja, lingkungan hidup, serta interaksi sosial dengan masyarakat.

“PRISMA dirancang agar pelaku usaha dapat secara mandiri menilai dan memperbaiki praktik bisnis mereka. Digitalisasi ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendorong tata kelola bisnis yang transparan, adil, dan menghormati HAM,” jelas Kakanwil.

Para peserta, termasuk perwakilan dari bisnis Aqua, turut mengikuti Bimbingan Teknis PRISMA dan memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang mempermudah penerapan prinsip HAM melalui platform digital.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Siti Fajar Ningrum, Direktur Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha, sekaligus Ketua Rombongan Tim Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia RI, turut memberikan sambutan dan memperkenalkan pentingnya Aplikasi PRISMA bagi para pelaku usaha.