Agenda Serius Dedi Mulyadi Tata DAS di Jabar: Fokus Air, Banjir, dan Penertiban Bangunan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali memaparkan tekad Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS) sekaligus menindak bangunan liar dengan pola penanganan yang dibagi per blok kawasan.

Pernyataan tersebut disampaikan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penataan Kawasan DAS dan Penataan Areal Marka Jalan Nasional serta Gerbang Tol di wilayah Jawa Barat yang berlangsung di Kantor Bupati Karawang pada Jumat (14/11/2025).

"Kita ingin ada percepatan eksekusi. Masalahnya apa, kita selesaikan. Ini bukan hanya Purwakarta, Subang, Karawang, atau Bekasi. Penanganannya akan dilakukan per blok. Tahun ini, misalnya, dari Bekasi sampai Bogor akan saya selesaikan dalam satu blok," ujar KDM.

Ia menjelaskan bahwa persoalan air dan risiko banjir paling berat berada di Subang, Karawang, Bekasi, dan Bogor, sehingga pembenahan DAS di deretan wilayah tersebut menjadi perhatian utama.

"Di sini problemnya paling berat. Maka fokus penyelesaian harus jelas dan berurutan per blok," tuturnya.

Dalam upaya mempercepat proses tersebut, KDM meminta agar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II segera menyerahkan rencana penanganan, baik yang tersisa pada tahun anggaran 2025 maupun program lanjutan untuk 2026. Ia menegaskan bahwa penyelarasan perencanaan sangat menentukan efektivitas penataan DAS.

Gubernur KDM juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dengan memperbanyak kapasitas alat dan operator, alih-alih memaksakan proyek normalisasi berskala besar yang memakan biaya.

"Salah satu bentuk komitmen kami adalah membeli alat berat sebanyak-banyaknya. Kalau beli alat kami sanggup. Dengan alat, operator, dan BBM yang cukup, efisiensinya bisa mencapai 70 persen dari total kebutuhan anggaran," jelasnya.

Selain itu, KDM menuturkan bahwa penertiban bangunan liar di sepanjang aliran sungai akan dilakukan secara sistematis dengan pengamanan dari Marinir serta pendampingan dari Pemdaprov Jawa Barat untuk memastikan proses berlangsung sesuai aturan.

"PJT II supaya memasang patok bersama PSDA dikawal tim Provinsi Jawa Barat. Dinas SDA Jabar sudah punya kerja sama dengan Marinir sehingga pengawasan dan pengamanan bisa berjalan efektif," katanya.

KDM turut menggarisbawahi maraknya alih fungsi tanah negara di kawasan DAS sebagai persoalan serius yang membutuhkan dukungan penegakan hukum agar tidak berulang.

"Minggu depan saya akan mendatangi Kejaksaan Agung, bertemu dengan Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) untuk meminta pendampingan dan penyelidikan terhadap alih fungsi tanah negara. Ini penting, kalau tidak serius, ini hanya ramai sebentar lalu hilang lagi. Saya ingin ini tuntas," tegasnya.