Kebijakan PAPS Gagasan KDM Diklaim Efektif Perluas Akses Pendidikan di Jawa Barat

Kebijakan tersebut juga membuka kesempatan belajar bagi ribuan anak dari keluarga kurang mampu.

Cadisdik 7
Para pimpinan forum komunikasi kepala sekolah SMA dan SMK swasta dari Kota Bandung dan Kota Cimahi menyatukan suara soal PAPS, Jumat, 8 Agustus 2025, 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kebijakan Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) diklaim efektif untuk memperluas akses pendidikan di Jawa Barat.

Tujuan program PAPS adalah untuk memberi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, panti asuhan, terdampak bencana, atau kelompok sosial lainnya agar mereka bisa melanjutkan ke jenjang SMP, SMA, SMK, atau SLB.

Program gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ini memberikan kesempatan bagi siswa yang rentan putus sekolah untuk tetap bisa bersekolah.  

Program ini diadakan melalui jalur afirmasi dalam SPMB Jabar 2025, yang didasari oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 463.1/Kep.323‑Disdik/2025.  

Ketua Pelaksana Laporan Kemajuan Tim Kajian PAPS Tahun 2025, Prof Suwatno, mengatakan, hal itu terlihat dari peningkatan jumlah siswa di sekolah negeri pada tahun ajaran 2025/2026.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga membuka kesempatan belajar bagi ribuan anak dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat menekan angka putus sekolah.

"Program PAPS juga menjadi langkah cepat dalammmengatasi keterbatasan ruang belajar tanpa harus menunggu pembangunan baru," kata Suwatno dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/11/2025).

Ia mengatakan, kebijakan PAPS itu pun turut mendorong inovasi sekolah swasta di Jawa Barat untuk meningkatkan daya saing dan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Suwatno yang merupakan Guru Besar Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI tersebut juga merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk keberlanjutan program PAPS ke depan.

Di antaranya, penguatan infrastruktur dan sarana pembelajaran, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru, hingga dukungan untuk sekolah swasta melalui subsidi maupun kemitraan.

"Kami juga merekomendasikan agar kebijakan PAPS ini rutin dimonitor dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap implementasi, sehingga dampaknya lebih maksimal," ujar Suwatno.

Sementara Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Provinsi Jawa Barat, Iis Rostiasih, menyampaikan, jumlah SMA Terapan yang menyelenggarakan pendidikan pada tahun ajaran 2025/2026 menurun akibat penambahan rombongan belajar (rombel) SMA negeri dalam kebijakan PAPS.

Karenanya, pihaknya mencatat, hingga kini terdapat 189 SMA Terapan se-Jawa Barat yang masih memberikan pelayanan pendidikan, sedangkan pada tahun lalu jumlahnya mencapai 210 SMA Terapan.

"Dari total 210 SMA Terapan di Jawa Barat, ada 21 sekolah yang tidak memiliki siswa pada tahun ini, karena sudah terakomodasi dalam program PAPS," kata Iis Rostiasih.
 

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved