DPRD Majalengka Lakukan Efisiensi hingga Rp 11,6 M Agar Pembangunan Tetap Berjalan

Ringkasan Berita:

• DPRD Majalengka melakukan efisiensi anggara Rp 11,6 miliar pada 2025.
• Langkah itu dilakukan agar kegiatan infrastruktur dan pelayanan publik tidak terhambat.
• Hal yang dilakukan untuk efisiensi adalah memangkas perjalanan dinas dan kegiatan luar kota, termasuk studi banding yang selama ini biasa dilakukan DPRD.

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA – DPRD Kabupaten Majalengka ikut melakukan langkah efisiensi anggaran sebagai bagian dari strategi menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun ini, nilai efisiensinya sebesar Rp 11,6 miliar.

Ketua DPRD Majalengka, Didi Supriadi, memastikan kebijakan ini diambil agar kegiatan infrastruktur dan pelayanan publik tidak terhambat, meskipun ada tekanan fiskal akibat pengurangan dana pusat.

“Strategi kita bersama eksekutif adalah efisiensi di tiap OPD. Jadi kegiatan yang bisa tetap berjalan setelah ada pengurangan tetap diprioritaskan. Infrastruktur harus jalan, kegiatan rutin juga tetap berjalan,” uja Didi, Sabtu (8/11/2025). 

Menurut politisi yang gemar membaca buku ini, efisiensi tersebut salah satunya dilakukan dengan memangkas perjalanan dinas dan kegiatan luar kota. Termasuk studi banding yang selama ini biasa dilakukan DPRD.

“Sekarang hampir tidak ada perjalanan dinas. Kalau pun ada, hanya untuk konsultasi aturan yang sangat diperlukan, seperti pembahasan perda konsultasi ke pusat dan kegiatan yang dirasa sangat penting. Itupun saat ini tidak pernah digunakan,” ucap dia.

Baca juga: Buntut Ribuan ASN Majalengka Nunggak Pajak, Samsat Minta Mobil yang Sudah Dijual Diblokir Saja

Menurut Didi, pembahasan APBD kini difokuskan sepenuhnya di kantor DPRD. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika rapat pembahasan sering dilakukan di luar kota untuk mengejar waktu.

“Kalau dulu pembahasan bisa sampai malam, bahkan jam dua atau jam tiga pagi. Sekarang kami minta ke eksekutif supaya penyampaian APBD lebih awal, supaya pembahasan bisa di kantor pada jam kerja siang hari,” jelasnya. 

Berdasarkan data terbaru, pendapatan daerah Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2025 mencapai Rp 3,12 triliun atau tepatnya Rp3.126.206.000.082. Meski demikian, Didi menilai efisiensi tetap penting dilakukan agar struktur belanja tetap sehat dan pembangunan tidak tersendat.

Baca juga: Bupati Majalengka Periksa Langsung Pejabat yang Diduga Tunggak Pajak Kendaraan

“Efisiensi bukan berarti menghambat kinerja, tapi menjaga agar APBD tetap efektif menghadapi situasi nasional yang menantang,” ucap politisi PDIP itu.

Dengan efisiensi di internal, DPRD Majalengka berharap pemkab tetap fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Yang penting jangan sampai efisiensi malah mengorbankan pelayanan publik. Kami di DPRD komitmen menjaga agar pembangunan tetap berjalan,” kata Didi. (*)