Forum Kadin Kota/Kabupaten Jabar Minta Anindya Bakrie Ambil Langkah Tegas Atasi Kisruh Kadin Jabar

Ringkasan Berita:

• Forum Kadin Kota/Kabupaten Jawa Barat mendatangi Kadin Pusat di Jakarta untuk menuntut Anindya Bakrie segera menuntaskan konflik internal di Kadin Jabar yang telah berlangsung lama. 
• Mereka mendesak agar Nizar Sungkar segera disahkan sebagai ketua hasil Muprov Bandung, atau dilakukan Muprov ulang. 
• Pihak Kadin Pusat berjanji menyampaikan tuntutan tersebut kepada Anindya, sementara Forum berencana kembali datang jika belum ada tanggapan resmi.

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – Sejumlah perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Kadin Kota/Kabupaten Jabar mendatangi Sekretariat Kadin Indonesia di Gedung Menara Kadin, Kawasan Kuningan, Jakarta, pada Kamis (6/11/2025).

Kehadiran rombongan tersebut sejatinya bertujuan untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie. Namun, keinginan itu urung terlaksana lantaran Anindya tengah tidak berada di tempat. Sebagai gantinya, mereka disambut oleh dua perwakilan dari bidang organisasi Kadin Pusat, yakni Ronald Manoar dan Yaser Jaffar.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit di ruang rapat utama, Forum Kadinda Jabar menyampaikan kegelisahan dan kekecewaan mereka terhadap sikap Kadin Pusat yang dinilai kurang tanggap atas kisruh panjang di tubuh Kadin Jawa Barat. Hingga kini, organisasi tersebut masih terjebak dalam konflik internal yang tak kunjung usai.

Ketua Forum Kadinda Jabar, Galih F. Qurbani, menuturkan bahwa konflik internal ini telah berlangsung selama satu setengah tahun tanpa tanda-tanda penyelesaian yang nyata. Menurutnya, pihak Kadin Pusat terkesan tidak mengambil langkah konkret untuk mengakhiri perpecahan tersebut.

Lebih lanjut Galih mengungkapkan, pengurus pusat seolah membiarkan dualisme terjadi, bahkan menghadiri dua Musyawarah Provinsi (Muprov) yang masing-masing digelar di Bogor dan Bandung. “Padahal jelas dalam peraturan, Kadin itu hanya satu, tidak boleh ada dua apalagi lebih,” ujar Galih.

Ia pun mendesak Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie untuk segera turun tangan menuntaskan persoalan tersebut. “SK-kan Nizar Sungkar, ketua umum hasil Muprov Bandung, atau muprov ulang. Siapa yang kalah harus terima,” tegasnya.

Senada dengan Galih, Ketua Kadin Karawang sekaligus Sekretaris Forum Kadin Kota/Kabupaten Jabar, Emay Ahmad Maehy, juga menyampaikan beberapa usulan.

Ia menyebut ada empat poin rekomendasi yang diajukan kepada Kadin Pusat, di antaranya mendesak agar Nizar Sungkar segera disahkan sebagai ketua umum yang sah. Jika tidak memungkinkan, Forum membuka opsi pelaksanaan Muprov ulang.

Ia bahkan mengusulkan alternatif lain yang lebih ekstrem, yakni membagi dua masa jabatan: dua setengah tahun untuk Nizar dan dua setengah tahun berikutnya untuk Almer Faiq Rusydi.

Selama pertemuan, suasana berjalan cukup serius. Perwakilan dari Kadin Pusat lebih banyak mendengarkan pemaparan tanpa memberikan tanggapan berarti.

Salah satu anggota Forum yang juga merupakan pengurus Kadinda Kabupaten Bekasi, H. Obing Fachrudin, secara terbuka menyampaikan pandangannya.

Ia mengaku sebagai pengagum sekaligus pendukung Anindya Bakrie, namun tidak menutupi kekecewaannya terhadap sikap sang ketua umum yang dinilai kurang tegas menghadapi konflik di daerah.

Dalam pandangan Obing, Anindya harus berani menentukan sikap dengan berpijak pada aturan organisasi. “Tentu yang sesuai dengan aturan organisasi yakni AD dan ART, bukan karena pertimbangan lain,” ujarnya.

Obing juga menilai, apabila Anindya terus membiarkan dualisme ini, bukan tidak mungkin akan memicu efek domino ke daerah lain dan berpotensi membuka wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Pusat.