Seluruh Pemda di Indonesia Diminta untuk Sinkronkan Program agar Tak Tumpang Tindih dengan Pusat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah segera menyusun skala prioritas kebutuhan dan menyinkronkan program pusat dengan daerah.

Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir saat rapat koordinasi sinkronisasi program dan kegiatan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dengan pemda tahun 2025 di Kampus IPDN, Jatinangor, Rabu (29/10/2025).

Tomsi meminta seluruh Sekda dan Kepala Bappeda menyamakan persepsinya sekaligus memperkuat integrasi kebijakan pembangunan pusat dengan daerah yang harapannya di pemda nanti terjadi sinkronisasi antara perencanaan di pusat dan perencanaan di daerah.

"Silakan mulai rancang program di daerah agar selaras dengan program pusat supaya nanti programnya tak tumpang tindih dan tak memboroskan anggaran," katanya saat meminta ke Sekda juga Bappeda dari keterangan resminya.

Tomsi berharap, pemda bisa berproses terus menajamkan semua programnya, sehingga pusat dengan daerah benar-benar sinkron saling mengisi dan menguatkan.

Kemendagri akan memberikan dukungan terhadap pemda yang terdampak cukup dalam oleh penyesuaian dana transfer ke daerah atau TKD 2026.

"Kami menyarankan pemda tak patah arang dan meminta agar rutin melaporkan bila ada hambatan pembangun di wilayahnya sehingga nanti bisa dicarikan solusi bersama dengan pusat," katanya.

Pemerintah pusat, lanjutnya, tak akan lepas tangan dengan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemda. Tomsi menegaskan, bila daerah yang tak mampu mengelola anggaran sampai pembangunan daerahnya terganggu, maka pusat akan turun tangan membantunya.

Rakor di Kampus IPDN ini berlangsung sejak 26-29 Oktober 2025. Hadir pula Mendagri, Tito Karnavian yang memberikan beberap arahan ke para sekda. Dia juga melakukan evaluasi mulai pendapatan daerah, belanja, hingga rencana pada tahun depan.

"Saya memberikan arahan kepada para Sekda dan kepada seluruh Bappeda tentang evaluasi di tahun ini, terutama tentang pendapatan, belanja, dan rencana pada tahun depan bagaimana mereka harus bisa mengefisienkan belanja yang beberapa daerah bisa melakukan dengan baik seperti di Kabupaten Lahat mampu mengurangi belanja birokrasi untuk menambah belanja program," ucap Tito.(*)