Seluruh Sekda dan Kepala Bappeda di Indonesia Ikuti Rakor di IPDN Bahas Pengalihan TKD

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rapat koordinasi sinkronisasi program dan kegiatan kementerian atau lembaga non kementerian dengan pemerintah daerah di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, pada 26-29 Oktober 2025 menjadi momen penting bagi pemda dalam menyiapkan strategi menghadapi pengalihan transfer ke daerah atau TKD.

Ribuan sekretaris daerah dan kepala Bappeda seluruh Indonesia memberikan pencerahan bagi pemda dalam menyusun anggaran 2026 yang efisien, sinkron dengan program pusat, dan berdampak langsung ke masyarakat. Kebijakan pengalihan TKD sebelumnya dianggap menantang, dan kini mulai disikapi positif. Lewat rakor ini, pemda diajak mencari solusi nyata untuk efisiensi anggaran dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah.

Sekda Kabupaten Aceh Barat, Kurdi mengatakan rakor itu membuka wawasan baru tentang pengelolaan fiskal daerah. Dia berterima kasih ke Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menilai rakor itu membuktikan adanya harmonisasi nyata antara pusat dan daerah.

"Aceh Barat siap menerapkan langkah efisien, seperti pemangkasan biaya perjalanan dinas dan digitalisasi pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kami juga siapkan lahan delapan hektar untuk sekolah rakyat dan pembangunan dapur MBG sebagai dukungan pada ketahanan pangan," ujarnya dari keterangan resmi, Rabu (29/10/2025).

Kemudian, Sekda Kabupaten Buleleng Bali, Gede Suyasa melihat rakor tersebut memberikan 'peta jalan' buat pemda dalam menata anggaran pascapengalihan TKD. Lanjutnya, kebijakan itu menuntut efisiensi supaya pelayanan publik tetaplah optimal.

"Terimakasih Mendagri yang terus membina pemda, bahkan setiap Senin kami ini dilibatkan dalam rapat pengendalian inflasi," katanya.

Pemkab Buleleng, kata Suyasa, bakal menyelaraskan program pertanian dan pangan daerah dengan program MBG serta ketahanan pangan nasional.

Hal senada diungkap, Sekda Kabupaten Lahat, Candra yang optimis bisa tetap menjaga pembangunan daerah berkat efisiensi anggaran ini. Dia mengaku wilayahnya berhasil menghemat Rp 429,5 miliar dari pemangkasan belanja birokrasi, misal rapat dan perjalanan dinas yang kemudian dialihkan untuk membangun irigasi pertanian.

"Dana efisiensi itu kami gunakan membangun empat bendungan yang akan mengairi 8.000 hektare sawah, sejalan dengan program Asta Cita Ketahanan Pangan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Tentu, langkah ini mendukung visi Bupati Bursah Zarnubi menjadikan Lahat sebagai lumbung pangan Sumatera Selatan,” kata Candra.

Kepala Bappeda Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhary mengatakan wilayahnya telah memiliki fondasi kuat dalam menghadapi pengalihan TKD. Katanya, realisasi pendapatan mereka mencapai 80,77 persen dan belanja 73,47 persen, sehingga mendapat apresiasi dari Mendagri sebagai yang tertinggi nasional.

"Kunci keberhasilan terletak pada penataan belanja presisi di setiap OPD dan penguatan program UMKM dan ketahanan pangan. Kami juga sedang menyiapkan pasar modern sebagai pusat pemasaran produk UMKM lokal," katanya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Sekda dan Kepala Bappeda sebagai penggerak utama efisiensi dan kesinambungan pemerintahan daerah. Menurutnya, sekda itu jantung birokrasi daerah sekaligus yang memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien.

Tito juga mengingatkan pentingnya daerah menangkap peluang program pusat di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Program akan disalurkan ke daerah dengan rekam jejak baik dan kepala daerah yang proaktif membawa perubahan," ucap Tito.(*)