Pengamat: WFH 50 Persen Dinilai Lebih Efisien daripada Shutdown Office di Pemprov Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) sebesar 50 persen atau penutupan kantor (shutdown office) selama satu hari dalam seminggu tengah menjadi bahan pertimbangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). 

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan beban anggaran operasional, terutama di tengah upaya efisiensi pascapenyesuaian fiskal.

Kristian Widya Wicaksono, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) menilai, kedua opsi tersebut sama-sama rasional jika tujuannya adalah efisiensi. 

Kristian menuturkan, penerapan WFH 50 persen dianggap lebih menarik karena dapat menekan biaya pemeliharaan fasilitas kantor, listrik, serta penggunaan kendaraan dinas.

"Saya rasa kedua opsi tersebut sama-sama rasional saja untuk tujuan pemenuhan efisiensi. Namun WFH 50 persen cukup menarik juga karena kantor akan lebih banyak kosong," ujarnya, kepada Tribunjabar.id, Selasa (21/10/2025). 

Kristian menyebut, hal yang perlu diperhatikan adalah layanan tatap muka seperti layanan kesehatan. 

"Saya rasa hampir tidak mungkin kalau layanan seperti ini dilaksanakan secara WFH kecuali untuk jenis penyakit tertentu," ucapnya. 

Selain itu, lanjut dia, perlu sistem penjaminan kualitas agar layanan publik yang dijalankan secara jarak jauh tetap efektif dan tidak menurun dari segi substansi maupun kepuasan masyarakat.

“Perlu sistem penjaminan kualitas untuk memastikan bahwa meskipun layanan dilakukan secara WFH, substansi kualitasnya tetap terjaga dan tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, baik WFH 50 persen maupun shutdown office satu hari seminggu, keduanya dapat berkontribusi dalam menekan biaya operasional kantor. 

Namun, WFH 50 persen dinilai lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi kerja birokrasi yang semakin terdigitalisasi.

“Untuk tujuan efisiensi keduanya cukup untuk menekan biaya operasional kantor. Akan lebih efisien jika fasilitas kendaraan dinas dikurangi saja kalau menggunakan opsi WFH 50 persen,” ujarnya. (*)