RESMI, Hari Ini Gubernur Jabar Mulai Buka Posko Pengaduan, Warga Bisa Datang ke Gedung Sate

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hari ini resmi membuka posko layanan pengaduan masyarakat di Gedung Sate, Kota Bandung.

Sesuai yang diagendakan, posko layanan pengaduan resmi beroperasi pada Senin, 6 Oktober 2025 ini.

Sementara itu lokasi layanan pengaduan masyarakat berada di Balai Pananggeuhan Gedung Sate.

Posko pengaduan di Gedung Sate ini beroperasi setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, dari pukul 07.00 hingga 16.00 WIB.

Layanan utama yang diberikan berfokus pada tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan, dan hukum.

Untuk urusan lain, terlebih seperti utang ke bank emok, menurut Dedi Mulyadi, dipastikan tidak akan dilayani

“Yang pertama, masalah orang sakit harus terlayani baik ketika biaya untuk berobatnya misalnya BPJS-nya belum terbayar, atau butuh biaya selama di rumah sakit, butuh ongkos, atau butuh obat karena tidak terkover BPJS. Itu yang pertama," kata Dedi saat ditemui oleh wartawan di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Minggu (5/10/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Jelaskan Konsep Gerakan Rereongan Poe Ibu, Uang Dipegang Bendahara Kas

Kedua, menangani persoalan pendidikan, mulai dari kesulitan sekolah, tidak memiliki seragam, hingga kebutuhan penunjang belajar lainnya.

Dedi mengambil contoh kasus di Bogor, di mana ada anak yang terhambat sekolah hanya karena tidak memiliki baju pramuka, padahal harga seragam hanya sekitar Rp 300 ribu, yang seharusnya pemerintah hadir membantu mereka. “Jangan sampai ada kejadian serupa terjadi di Jawa Barat,” tegasnya.

Ketiga, memberikan pendampingan bagi warga yang menghadapi persoalan hukum. Posko ini menyediakan pendampingan hukum secara gratis.

“Layanan hukum ini kami siapkan dengan pengacara yang siap stand by untuk membantu secara cuma-cuma,” ujar Dedi.

Hingga Tingkat RW

Untuk mendukung kelancaran layanan ini, dana operasional posko di Gedung Sate bersumber dari Rereongan Sapoe Sarebu, yaitu program gotong royong para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal ini berbeda dengan posko pengaduan sebelumnya di Lembur Pakuan yang memakai anggaran operasional gubernur.

“Dana dari ASN ini merupakan bentuk solidaritas dan komitmen mereka untuk membantu warga Jawa Barat yang tengah membutuhkan bantuan. Harapannya, seluruh kegiatan ini diikuti oleh para bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan kelurahan," kata Dedi.