Anggota DPRD Jabar Zaini Shofari Kritik Program Poe Ibu: Dipaksakan Atas Nama Kesetiakawanan
Saat ini KDM dinilainya mengajarkan bahkan menormalisasikan atau melegalkan pungutan yang seolah-olah sebagai soliditas.
Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Muhamad Syarif Abdussalam
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Jabar Komisi V Fraksi PPP, Zaini Shofari mengkritisi kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi atau yang kerap disapa KDM berkaitan gerakan rereongan sapoe sarebu (poe ibu) sebagai upaya pemerintah Provinsi Jabar supaya masyarakat bisa menyelesaikan masalah sederhana di lingkungannya sendiri.
"Saya ingin menggarisbawahi gerakan poe ibu ini yang dirasa dipaksakan atasnama kesetiakawanan mulai ASN, siswa sekolah, hingga warga untuk diajak menyisihkan Rp 1.000. Jika ASN pastinya akan mengikuti apa yang disampaikan atasannya, yakni gubernur," katanya, Minggu (5/10/2025).
Jika berbicara anak sekolah, lanjut Zaini, setiap ada pungutan apapun di sekolah itu dilarang dan justru saat ini KDM mengajarkan bahkan menormalisasikan atau melegalkan pungutan yang seolah-olah sebagai soliditas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman mengatakan, gerakan Poe Ibu yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Poe Ibu ini menjadi upaya untuk menggugah rasa gotong-royong warga Jabar.
"Budaya bangsa kita ini kan gotong royong, terus kesetiakawanan, kerelawanan sosial dan itu semua modal sosial yang harus dijaga,” ujar Herman.
Dinamika kehidupan masyarakat di 27 Kabupaten/Kota di Jabar, kata Herman, sangat kompleks, terutama persoalan pendidikan dan kesehatan.
“Makanya pada saat dibuka layanan pengaduan di Lembur Pakuan Subang, dari mana-mana datang, bukan hanya dari Jabar, ada dari luar Jabar, kasian. Padahal yang dibutuhkan hanya Rp1 juta misalnya, untuk membantu tunggu yang sakit,” katanya.
Gerakan poe ibu ini, lanjutnya, difokuskan untuk membantu masalah pendidikan dan kesehatan dalam skala terbatas yang sebetulnya bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri.
“Jangan sampai, masyarakat ada kesulitan kecil, harus ke Lembur Pakuan, harus ke Provinsi, padahal bisa diselesaikan di lingkungannya,” katanya.(*)
Zaini Shofari Mengkritik Program Poe Ibu: Menunjukkan Pemprov Jabar Tak Mampu Kelola Keuangan |
![]() |
---|
Dedi Mulyadi Jelaskan Konsep Gerakan Rereongan Poe Ibu, Uang Dipegang Bendahara Kas |
![]() |
---|
Dedi Mulyadi Tegaskan Keutuhan NKRI Dapat Terwujud Apabila TNI dan Rakyat Bersatu |
![]() |
---|
Program Dedi Mulyadi Rereongan Sapoe Sarebu, Warga Pertanyakan 'Apakah Uangnya Sampai ke Masyarakat' |
![]() |
---|
Dedi Mulyadi Cetuskan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu, Warga Bandung Beri Beragam Tanggapan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.