Dedi Mulyadi Tegaskan Pengawasan Melekat pada Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu di Jawa Barat

Sistem pengawasan pun disusun secara berlapis dan terkoordinasi. Di tingkat perangkat daerah, kepala perangkat daerah menjadi penanggung jawab utama pengawasan pelaksanaan program baik di level kabupaten/kota maupun provinsi.

Untuk instansi pemerintah dan swasta, tanggung jawab pengawasan melekat pada pimpinan instansi masing-masing.

Di lingkungan pendidikan, kepala sekolah bertugas memantau seluruh pelaksanaan dengan koordinasi dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama, memastikan setiap rupiah yang dikumpulkan terkelola secara tepat dan transparan.

Sementara di wilayah RT dan RW, fungsi pengawasan dijalankan oleh Kepala Desa atau Lurah, dengan Camat berperan mengoordinasikan keseluruhan proses di wilayahnya agar tidak terjadi tumpang tindih atau kelalaian dalam pelaporan.

Gubernur Dedi Mulyadi juga menegaskan peran penting para Bupati/Wali Kota dan kepala perangkat daerah untuk aktif mensosialisasikan serta memfasilitasi pelaksanaan gerakan ini di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ASN, non-ASN, pelajar, pegawai instansi swasta, hingga masyarakat umum.

Ia juga mengingatkan agar seluruh proses pengumpulan hingga pelaporan dana dilakukan secara transparan, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, semangat rereongan tidak hanya berhenti pada aksi donasi, tetapi menjadi kultur sosial baru yang berkelanjutan di tengah masyarakat Jawa Barat.

“Gerakan ini harus berjalan baik agar benar-benar menjadi kekuatan solidaritas masyarakat Jawa Barat. Dengan rereongan, kita wujudkan Jawa Barat istimewa,” pungkas KDM.