Dedi Mulyadi Ultimatum Sopir & Pengusaha Tambang di Parung Panjang Blokade Jalan, Ancam Tutup Usaha

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merespons dan mengultimatum aksi sopir truk tambang dan pengusaha tambang di Parung Panjang, Bogor.

Konflik berkepanjangan antara warga dan pengusaha tambang di Parung Panjang, Bogor masih belum menemui titik terang.

Bahkan kini saat jalan diperbaiki pemerintah Bogor, sopir truk tambang dan pengusaha tambang masih beroperasi menyebabkan keresahan warga setempat.


Seperti dalam video viral yang baru-baru ini sejumlah sopir truk tambang blokade jalan di Jembatan Malang Nengah, perbatasan Legok-Parung Panjang, Bogor.

Baca juga: Minta Masyarakat Prioritaskan Rumah, Dedi Mulyadi: Jangan Dulu Kredit Motor kalau Belum Punya Rumah

Mereka unjuk rasa menolak diberhentikan petugas Dishub yang sedang menjalankan tugas dalam mengamankan pembangunan Jembatan dan jalan di Parung Panjang tersebut.

Tak dipungkiri, sudah banyak laporan warga yang mengadu kepada Dedi Mulyadi tentang konflik di Parung Panjang tersebut.

Menanggapi aksi sopir truk tambang itu akhirnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara.

Dedi Mulyadi mengaku pihaknya terus memantau perkembangan kasus yang terjadi di Parung Panjang tersebut.

Dedi mengatakan petugas kewalahan karena truk yang mengangkut material tambang tidak menaati ketentuan jam operasional yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Bogor.

“Masyarakat mengalami stres, konflik sosial terjadi, dan saya melihat bahwa para pengusaha (tambang) abai terhadap apa yang menjadi ketentuan pemerintah,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dikutip dari tayangan video di Instagramnya, Sabtu (20/9/2025).

Gubernur Jabar itu pun menyentil pengusaha tambang yang lebih mengutamakan usaha ketimbang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyinggung aksi sopir dan pengusaha tambang yang dinilai merusak jalan yang baru dibangun pemerintah.

“Jalan yang dibangun pemerintah beberapa hari sudah diinjak, tentunya ini akan merusak kualitas bangunan dan menghancurkan jalan dalam waktu cepat.”

“Jembatan dan jalan sedang diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau sedang pembangunan sementara produksi terus berjalan, maka pembangunan tidak ada artinya, pemerintah membuang uang dengan percuma ratusan miliaran rupiah.”


Karena hal itu, sebagai upaya Dedi Mulyadi mengaku akan mengambil tindak tegas.