Dedi Mulyadi Ditagih Janji oleh DPRD Jawa Barat Perkara Belum Bayar Tunggakan Tebus Ijazah

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ditagih janji oleh DPRD Jawa Barat.

Adapun janji tersebut terkait perkara program tebus ijazah siswa yang tertahan di sekolah swasta.

Menurut anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Dede Chandra Sasmita mengatakan bahwa janji Dedi Mulyadi itu hingga kini belum terealisasi.

Ditemui usai kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2025 di Cibinong, Jawa Barat, Senin (17/11/2025), Dede Chandra mengatakan banyak sekolah masih menunggu pencairan dana pengganti dari pemerintah provinsi.

“Saya meminta Gubernur Jawa Barat memastikan ijazah yang ditahan sudah diterima siswa dan pihak sekolah sudah mendapat pembayaran,” ujar Dede.

Baca juga: Detik-detik Dedi Mulyadi Hampir Terjatuh di Bekasi Diserbu Ribuan Pelajar

Ia menyebut Gubernur Dedi sebelumnya menjanjikan bahwa tunggakan siswa akan ditutup menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah.

Namun, menurut Dede, sekolah-sekolah swasta hingga kini belum menerima dana tersebut.

“Tetapi ternyata tidak ada realisasi. Oleh karena itu saya menyampaikan ke Gubernur, mana bukti terkait janji tebus ijazah ini,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa sejumlah yayasan pendidikan mengalami kerugian karena ijazah sudah diberikan ke siswa, sementara dana pengganti dari Pemprov belum turun.

Baca juga: Hadiri Milad Muhammadiyah, Dedi Mulyadi Janjikan Beasiswa untuk Puluhan Mahasiswa

“Data sekolah yang menahan ijazah siswa sudah diminta Gubernur, tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat mengumumkan kesiapan menebus ijazah para siswa yang menunggak pembayaran sekolah swasta melalui alokasi Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) sebesar Rp 1,2 triliun.

Namun, realisasi di lapangan disebut belum dirasakan pihak sekolah maupun yayasan.

Biaya Tebus Ijazah Siswa yang Nunggak di Sekolah Swasta Rp 720 M

Sebelumnya soal biaya tebus ijazah siswa ini di Jawa Barat ini juga sempat diingatkan anggota DPRD Jawa Barat lainnya.

Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar), Siti Muntamah yang mempertanyakan anggaran untuk menebus ijazah siswa yang masih ditahan sekolah swasta akibat menunggak bayaran.