Rencana Revitalisasi Sungai Bikin PKL di Sukalila Cirebon 'Deg-degan', Ngaku Tak Dapat Sosialisasi

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Ratusan pelaku UMKM di kawasan Sungai Sukalila kini hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian.

Di tengah rencana besar Pemerintah Kota Cirebon menata ulang bantaran sungai menjadi ruang publik, para pedagang justru mengaku tak pernah diajak bicara.

Yang mereka terima hanya sebuah surat peringatan dari Satpol PP, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Baca juga: Mindset dan Literasi Digital Jadi Tantangan, Kemenko PM Siapkan Peta Jalan UMKM

Keresahan itu terpotret dalam pertemuan Paguyuban Pelaku UMKM Sukalila yang digelar di salah satu tempat makan di Jalan Sisingamangaraja, Kota Cirebon, Sabtu (22/11/2025) malam.

Pertemuan dipimpin Pembina Paguyuban UMKM Sukalila Selatan, Prabu Diaz dan dihadiri ratusan pedagang yang menunggu kejelasan soal nasib lapak mereka.

Ketua Forum Paguyuban UMKM Sukalila Selatan Macan Ali, Budi Prime menegaskan, bahwa hingga hari ini para pedagang tidak pernah menerima sosialisasi resmi terkait revitalisasi.

"Hingga saat ini kami (PKL) belum menerima sosialisasi maupun undangan resmi dari Pemkot Cirebon."

"Yang ada hanya satu surat dari Satpol PP. Itu pun membingungkan karena tembusannya tidak sesuai dengan wilayah kami,” ujar Budi saat diwawancarai, Minggu (23/11/2025).

Budi menyebut, beredar kabar bahwa pembongkaran paksa akan dimulai awal hingga akhir Desember.

"Kalau itu benar, kami jelas tidak akan diam. Kami butuh kejelasan. Mau dijadikan apa Sukalila ini?"

"Kemarin ada bocoran mau dibuat Taman Lansia sepanjang jalur Sungai Sukalila,” ucapnya.

Ia juga menilai, rencana penertiban tidak adil karena hanya menyasar wilayah tertentu.

“Yang kami dengar, hanya Sukalila Selatan yang akan ditertibkan."

"Sementara Sukalila Utara (Pasar Mambo), Kalibaru Utara  dan Kalibaru Selatan tidak tersentuh."

Baca juga: Revitalisasi Sukalila Dimulai: PKL Wajib Bongkar, Wali Kota Cirebon Edo Target Rampung 2025

"Ini menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau mau ditertibkan, ratakan semua secara merata,” jelas dia.

Soal relokasi, ia mengatakan, pedagang hanya mendengar kabar akan dipindahkan ke area kios di PGC Pasar Pagi, namun tanpa detail apa pun.

“Sampai sekarang tidak ada detail resmi. Bahasanya hanya ‘silakan’."

"Tidak ada kepastian aturan, posisi, atau penataan kami di sana,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh pembina Paguyuban UMKM Sukalila Selatan, Prabu Diaz, yang menyebut lebih dari seratus pedagang kini berada dalam kondisi bingung dan cemas.

“Kami bukan menolak pembangunan. Semua warga pasti ingin Cirebon tertata lebih baik."

"Namun penataan juga harus melihat dampaknya bagi para pelaku UMKM."

"Sampai hari ini belum ada arahan, dialog atau sosialisasi apa pun dari pemerintah,” ujar Diaz.

Menurutnya, yang diterima para pedagang justru surat yang meminta pembongkaran mandiri.

“Kami hanya diberi peringatan untuk bongkar mandiri. Kalau tidak dibongkar mandiri, akan dibongkar paksa."

"Ini membuat kami bingung karena tidak ada kejelasan mau dibuat apa, sistemnya bagaimana, dan apakah kami akan dikenai biaya,” ucapnya.

Dalam pertemuan itu, para pedagang sepakat mengirimkan surat resmi ke Pemkot Cirebon dan DPRD untuk meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Surat akan kami kirimkan secepatnya. Kami meminta agar RDP dilakukan paling lambat tiga hari sejak surat dilayangkan."

"Kami siap kondusif bila pemerintah menganggap kami manusia yang harus diperhatikan. Tapi kami juga bisa tidak kondusif apabila kami dinistakan,” jelas dia.

Ia menegaskan, UMKM Sukalila sama sekali bukan penghambat pembangunan.

“Kami hanya minta arahan, kejelasan dan solusi terbaik. Kami pun warga Cirebon yang harus dilindungi,” katanya.

Sementara itu, revitalisasi besar-besaran Sungai Sukalila resmi dimulai.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan penataan sungai menjadi prioritas utama demi mengubah wajah kota.

Edo menargetkan Sukalila menjadi kawasan hijau yang ramah anak hingga lansia.

Ia juga memastikan relokasi pedagang telah disiapkan, terutama di Pasar Pagi, serta menegaskan bahwa pembongkaran lebih diprioritaskan dilakukan secara mandiri.

Baca juga: Progres Revitalisasi Capai 60 Persen, Alun-alun Bandung Siap Dibuka Desember 2025

BBWS Cimanuk–Cisanggarung juga mengungkapkan bahwa hasil uji sedimen Sungai Sukalila aman dan normalisasi akan menjadi landasan awal penataan.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), turut menyoroti pentingnya keberanian Pemkot menertibkan bantaran sungai agar menjadi ikon kota yang baru.