Pemkot Cirebon Tetapkan Siaga Bencana Hingga Maret 2026, BPBD Minta Warga Tidak Panik

BPBD juga terus memperkuat sarana prasarana seperti perahu karet, alat komunikasi, serta posko siaga di beberapa titik rawan. 

Koordinasi dengan TNI, Polri, hingga relawan kebencanaan pun diperkuat untuk mempercepat penanganan jika bencana benar-benar terjadi.

Andi menyebut, penetapan status siaga darurat ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem, Abrasi dan Tanah Longsor tahun 2025/2026.

"Intinya, lebih baik kita siap sebelum bencana terjadi, daripada menyesal ketika sudah terlambat,” katanya.

Tiga Kecamatan Rawan Bencana

Diberitakan sebelumnya, tak ingin kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menetapkan status siaga bencana banjir dan hidrometeorologi sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026 mendatang.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cirebon, sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di musim hujan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan keputusan ini menjadi dasar bagi seluruh unsur pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan di lapangan.

“Penetapan status ini merupakan landasan bagi seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan ini,” ujar Andi di sela kunjungan Menteri Perumahan dan Permukiman RI, Maruarar Sirait di Kantor Gubernur Jabar Bale Jaya Dewata Cirebon, Kamis (30/10/2025).

Baca juga: Media Amerika Pun Merasa Aneh dengan Lolosnya Arab Saudi dan Qatar ke Piala Dunia 2026

Berdasarkan data BMKG Stasiun Kertajati, puncak musim hujan di wilayah Cirebon diperkirakan terjadi antara Desember 2025 hingga Januari 2026.

Karena itu, langkah antisipatif dilakukan lebih awal agar seluruh unsur siap siaga.

“Status siaga bencana banjir sudah kami tetapkan mulai Oktober 2025 hingga Maret 2026."

"Ini untuk memastikan semua elemen, mulai dari pemerintah, relawan, hingga masyarakat, siap menghadapi potensi bencana,” katanya.

BPBD juga telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik rawan bencana.

Setidaknya ada tiga kecamatan yang disebut rawan bencana yaitu Kecamatan Lemahwungkuk, Pekalipan, dan Harjamukti.