Cirebon Tetapkan Siaga Bencana Banjir hingga Maret 2026, Ini Wilayah yang Berpotensi Tergenang

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menetapkan status siaga bencana banjir dan hidrometeorologi sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026. Langkah itu dilakukan karena musim penghujan telah tiba dan agar tidak kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cirebon, sebagai antisipasi menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di musim hujan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan, keputusan ini menjadi dasar bagi seluruh unsur pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan di lapangan.

"Penetapan status ini merupakan landasan bagi seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan ini,” ujar Andi saat berbincang dengan media di sela-sela kunjungan Menteri Perumahan dan Permukiman RI, Maruarar Sirait, di Kantor Gubernur Jabar Bale Jaya Dewata Cirebon, Kamis (30/10/2025).

Andi menjelaskan, berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Kertajati Kabupaten Majalengka, puncak musim hujan di wilayah Cirebon diperkirakan akan terjadi antara Desember 2025 hingga Januari 2026.

Baca juga: 12 Persen Warga Kota Cirebon Belum Punya Rumah, Wali Kota: Bukan hanya Soal Batu dan Semen

Meski begitu, langkah antisipatif dilakukan lebih awal agar semua pihak siap siaga.

"(Status siaga bencana) ini untuk memastikan semua elemen, mulai dari pemerintah, relawan, hingga masyarakat, siap menghadapi potensi bencana,” ucapnya.

Andi menyampaikan, Wali Kota Cirebon telah menginstruksikan BPBD untuk melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari memastikan kesiapan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak.

“Kami sudah berkoordinasi dengan TNI, Polri, pihak kelurahan, hingga relawan kebencanaan. Semua diarahkan agar penanggulangan bencana di musim penghujan ini bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” jelas dia.

BPBD telah melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap sejumlah titik rawan bencana berdasarkan kejadian pada tahun sebelumnya. Dari hasil pemetaan itu, wilayah Kecamatan Lemahwungkuk, Pekalipan, dan Harjamukti menjadi kawasan yang perlu diwaspadai karena kerap dilanda banjir saat curah hujan tinggi.

Sementara untuk potensi longsor, pengawasan difokuskan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.

Baca juga: Bencana Mengintai, BPBD Cirebon Tetapkan 10 Kecamatan Zona Merah Rawan Longsor-Banjir

"Pengawasan di Argasunya kami tingkatkan, karena wilayah tersebut memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana longsor,” katanya.

Selain melakukan mitigasi struktural, BPBD juga gencar melakukan pendekatan ke masyarakat.

Sosialisasi, edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan terus digelar di wilayah rawan bencana.

“Kami telah membentuk 12 kelurahan tangguh bencana, terutama di wilayah rawan banjir. Kelurahan ini menjadi ujung tombak dalam penanganan darurat jika terjadi bencana," ucapnya.