12 Persen Warga Kota Cirebon Belum Punya Rumah, Wali Kota: Bukan hanya Soal Batu dan Semen

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Luas wilayah Kota Cirebon hanya 39,398 kilometer persegi, namun ada persoalan besar yang terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahnya, yakni hunian layak bagi seluruh warga.

Di tengah keterbatasan ruang, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengakui, bahwa tantangan menyediakan rumah bagi masyarakat bukan perkara sederhana.

“Ini adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan sinergi yang luar biasa,” ujar Effendi Edo dalam sambutannya saat kunjungan Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, Kantor Gubernur Jabar Bale Jaya Dewata Kota Cirebon, Kamis (30/10/2025) sore.

Baca juga: Puluhan PKL di Sekitar Stasiun Cirebon Akan Ditertibkan, Tak Boleh Lagi Berjualan di Trotoar

Menurut data Pemerintah Kota Cirebon, dari 90.749 Kepala Keluarga (KK) yang tercatat, masih ada 11.179 KK atau sekitar 12,31 persen yang belum memiliki hunian tetap.

Kondisi itu diperparah dengan kebutuhan rumah baru yang terus meningkat, yakni sekitar 4.400 unit setiap tahun, seiring bertambahnya kelompok masyarakat produktif.

Di hadapan Menteri Maruarar Sirait, Edo menegaskan, bahwa perjuangan menyediakan rumah layak bagi warga bukan sekadar proyek fisik.

“Perjuangan ini bukan hanya soal batu dan semen, tetapi soal martabat dan komitmen untuk mewujudkan visi Kota Cirebon ‘Setara Berkelanjutan’,” ucapnya.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menyambut Program Nasional 3 Juta Rumah dengan penuh dukungan.

Hingga 2025, setidaknya 23 proyek perumahan subsidi telah berdiri dan menambah 3.239 unit hunian baru di berbagai titik.

Tak hanya lewat pembangunan fisik, Pemkot Cirebon juga memperkuat kebijakan pendukung, seperti pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), berdasarkan SKB Tiga Menteri.

Contohnya pada proyek Perumahan Kiandra Pak Tahap 2, yang membangun 538 unit rumah MBR, Pemkot telah menyetujui 13 permohonan pembebasan BPHTB dengan total nilai keringanan mencapai Rp 55,9 juta.

Selain itu, Pemkot mendorong kolaborasi antara bank penyalur dan pengembang agar pembiayaan FLPP dan KUR perumahan dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat.

Perhatian juga diberikan pada rumah tidak layak huni (RTLH) melalui berbagai sumber pendanaan, seperti APBN yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk 49 unit rumah, masing-masing senilai Rp 20 juta dan APBD Provinsi, yang mendapatkan bantuan RTLH untuk 60 unit rumah, masing-masing Rp 20 juta.

Baca juga: Bencana Mengintai, BPBD Cirebon Tetapkan 10 Kecamatan Zona Merah Rawan Longsor-Banjir

Ada pula dari APBD Kota, di mana alokasi RTLH untuk 162 unit rumah, dengan 117 unit sudah terealisasi hingga Agustus 2025.