Di Cirebon, Dapur MBG yang Kotor Tak Bakal Dapat Sertifikat, Diperiksa Satu per Satu

Semua ketentuan itu mengacu pada Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 tentang Higiene Sanitasi Makanan Jajanan.

“Kehadiran ahli gizi sangat penting agar kualitas layanan gizi di setiap SPPG tetap terjaga,” katanya. 

Dari data Dinkes Kabupaten Cirebon, saat ini terdapat 89 SPPG di wilayahnya. 

Sebanyak 45 SPPG sudah aktif beroperasi, sementara 44 lainnya masih tahap launching.

Dari total tersebut, 48 SPPG telah mengajukan permohonan SLHS dan 22 di antaranya sudah mengantongi sertifikat, sementara sisanya masih dalam proses.

Selain itu, Eni juga mengingatkan pentingnya pengelolaan waktu masak agar makanan tetap aman dikonsumsi.

"Makanan jangan dimasak terlalu dini supaya tetap aman saat disajikan."

"Air yang digunakan juga harus bebas bakteri e-coli, bahan makanannya segar, dan penyajiannya wajib higienis,” ujarnya.

Eni menegaskan, program sertifikasi SLHS bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan bagi anak-anak penerima MBG agar terhindar dari risiko keracunan makanan.

"Tujuan utamanya adalah melindungi anak-anak penerima MBG dari potensi keracunan akibat makanan yang tidak laik higiene,” ucap Eni.

Baca juga: MBG di Cijulang Pangandaran Terhenti Sementara akibat Dana dari Pusat Belum Cair

Dengan langkah tegas tersebut, Dinkes Kabupaten Cirebon berharap seluruh dapur MBG bisa menjadi contoh dapur sehat, bersih dan aman bagi masyarakat.