Jawa Barat Catat Investasi Tertinggi Nasional, Dedi Mulyadi: Bukti Investasi di Jabar Ramah & Aman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jawa Barat menjadi Provinsi dengan realisasi investasi tertinggi Nasional sebesar Rp 77,1 triliun.  Catatan itu disampaikan Menteri Investasi Rosan Roeslani, dalam laporan realisasi investasi pada Triwulan III 2025, Jumat (17/10/2025).

Realisasi menunjukkan dominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan porsi 56,9 persen atau senilai Rp 279,4 triliun. Realisasi PMDN lebih besar dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp 212,0 triliun atau 43,1?ri total investasi.

Jawa Barat mencatat investasi PMDN tertinggi dengan Rp41,8 triliun atau 15?ri total, diikuti DKI Jakarta sebesar Rp40,8 triliun (14,6 % ) dan Kalimantan Timur Rp23,5 triliun (8,4 % ).

Pada realisasi PMA, Jawa Barat menjadi primadona investasi asing dengan capaian USD 2,2 miliar (16,7 persen).

Baca juga: Pengusaha Tionghoa di Jawa Tengah Rasakan Jaminan Kemudahan dan Kondusivitas Investasi

Posisi berikutnya diisi Sulawesi Tengah dengan nilai USD 2 miliar (14,8 persen), DKI Jakarta USD 1,4 miliar (10, 6 persen), Maluku Utara USD 1 miliar (7,3 persen), dan Banten USD 0,8 miliar (5,7 persen).

Secara keseluruhan, realisasi investasi pada periode Triwulan III 2025 menyentuh angka Rp 491,4 triliun. Secara year on year (yoy), pertumbuhan mencapai 13,9 % dibandingkan periode yang sama tahun 2024. 

Realisasi investasi sampai dengan Triwulan III tahun 2025 telah mencapai 75,3?ri target investasi 2025 sebesar Rp1.905,6 Triliun.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, capaian tersebut merupakan bukti komitmen Pemprov Jabar dalam merawat iklim investasi, mulai dari mempermudah perizinan, menghadirkan infrastruktur yang memadai, sampai memberikan keamanan serta kenyamanan kepada penanam modal. 

“Yang dibangun adalah investasi. Bagaimana investasi? Ya, harus ramah. Bagaimana caranya ramah? Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik. Pemerintah Provinsi saat ini sangat konsen terhadap pembangunan infrastruktur,” ujar Dedi Mulyadi, Jumat (17/10/2025).

Baca juga: Peluang Pasar Investasi Online Masih Menjanjikan, BMoney Ekspansi Ke Bandung

Dedi Mulyadi tidak memungkiri bahwa premanisme masih menjadi salah satu persoalan yang dapat merusak iklim investasi.

Pihaknya pun menginstruksikan dinas tenaga kerja untuk membuka layanan aduan yang dapat merespons cepat laporan-laporan dari perusahaan. 

Hal itu, kata dia, merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jabar dalam menghadirkan iklim investasi yang aman dan nyaman. 

Menurut Dedi, layanan aduan dan respons cepat perlu dibangun sekaligus dijalankan dengan optimal. 

“Pemerintah kerjanya gak boleh hanya memungut pajak. Pemerintah harus hadir memberikan rasa nyaman. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota itu harus membuat layanan aduan bagi seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat,” ucapnya.