DPRD Jabar Minta Pemprov dan Pemkot Bandung Bahas Serius Pola Pengoperasian BIJB & Bandara Husein

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka menjadi salah satu perhatian pemerintah. Bandara yang dibangun dengan konsep aerocity ini mengintegrasikan bandara dengan pusat kegiatan ekonomi.

Tujuannya adalah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Namun pengoperasian bandara ini belum maksimal, bahkan muncul wacana mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Hal ini menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, M Romli.

Menurut M Romli, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bandung harus duduk bersama untuk membahas hal tersebut..

Terlebih muncul juga wacana penyertaan modal senilai Rp 150 miliar BIJB  Kertajati, Majalengka di 2026.

"Penyertaan modal ini bisa mematahkan wacana atau keinginan dari Pemkot yang bersikeras menginginkan bandara beralih kembali ke Husein Sastranegara. Karena itu, pemerintah kota Bandung perlu membahas kembali secara serius dengan pemerintah provinsi Jabar antara Wali Kota Bandung, M Farhan dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi," kata M Romli.

Ia mengatakan, studi kelayakan untuk memaksimalkan operasional BIJB Kertajati harus jelas dan terukur.

"Jangan sampai hanya sekedar studi kelayakan saja," katanya.

Pihaknya berharap, pengelolaan BIJB bisa berjalan dengan baik secara maksimal bukan lagi hanya sebatas bergerak melainkan melompat karena uang rakyat untuk BIJB ini sudah mencapai triliunan.

"Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang mubazir loh. Artinya, kami pun turut bertanggung jawab atas mandeknya BIJB," katanya.

Wali Kota Bandung, M Farhan sebelumnya pernah mengajukan proposal konsep dwi bandara atau pengoperasian bersama Bandara Husein Sastranegara dan BIJB. Usulan ini sempat disampaikannya di hadapan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Saeful Huda, dan jajaran Komisi V, serta Sekda Jabar, Herman Suryatman saat kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI di Gedung Sate, Jumat (3/10/2025).

Farhan menilai, pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara tak hanya penting bagi Kota Bandung, melainkan untuk mengoptimalkan ekosistem transportasi udara Jabar. 

"Kami menyarankan agar kedua bandara dihidupkan secara simultan, jangan menunggu yang satu maju dahulu baru yang lain menyusul. Jika hanya menunggu, kami tak akan bergerak. Konsep dwi bandara merupakan hasil kajian bersama Pemkot Bandung, ITB, dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Jabar. Rencana ini juga melibatkan masukan dari PT Dirgantara Indonesia, Lanud Husein Sastranegara, dan PT Angkasa Pura II," kata Farhan.