TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Divisi P3H pada pagi ini mengikuti kegiatan rapat Persiapan Kegiatan Anugerah Legislasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) secara daring melalui Zoom Meeting (Selasa, 05/08/2025).

Dari masing – masing tempat kerja, Perancang PUU Ahli Madya Harun Surya beserta para Perancang PUU Kanwil Jabar mengikuti jalannya rapat persiapan bersama para Perancang dari Kanwil Kemenkum se-Indonesia.

Rapat persiapan kali ini dipimpin oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Perda & Pembinaan Perancang PUU (FPPD&P4) Widyastuti. Dalam rapat ini disampaikan mengenai hal – hal yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan Anugerah Legislasi Daerah Tahun 2025, yang mana aplikasi Sistem Informasi Pengharmonisasian Peraturan Daerah (SIPPDAH) menjadi sarana utama dalam melakukan penilaian penghargaan ini.

Lebih lanjut Widyastuti menjelaskan bahwa data – data yang akan diverifikasi dalam proses penilaian adalah data pengharmonisasian yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum mulai dari tanggal 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024 dan sudah diunggah ke aplikasi SIPPDAH.

Direktur Widyastuti juga menjelaskan bahwa indikator penilaian pada tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, antara lain yaitu ketepatan waktu dalam pengharmonisasian, jumlah Raperda yang selesai diharmonisasikan, kelengkapan dokumen administrasi Raperda, serta keikutsertaan Pimpinan Tinggi Kanwil.

“Melalui pemberian penghargaan Anugerah Legislasi ini Ditjen PP berharap agar para Perancang PUU pada Kanwil – Kanwil Kemenkum se-Indonesia bisa terus bekerja secara profesional, serta diharapkan juga bisa mendorong kinerja dan motivasi para Perancang kedepannya dengan mendukung kebijakan nasional serta responsif dalam melayani masyarakat” ucap Widyastuti dalam sambutannya.