Anggota DPRD Jabar Tetep Abdulatip Pastikan Penurunan TKD Tak Ganggu Pelayanan Dasar Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdulatip, memastikan, penurunan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) 2026 tidak akan mengganggu pelayanan dasar masyarakat.

Bahkan, DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berkomitmen agar pelayanan dasar tetap diberikan secara maksimal kepada masyarakat meski anggaran TKD dari pemerintah pusat menurun hampir Rp 2,5 triliun.

"Kalau pelayanan dasar ini tetap dijaga, artinya kami juga tetap memberikan anggaran sesuai kebutuhan, dan tidak ada efisiensi, karena untuk memastikan pelayanan yang maksimal," ujar Tetep Abdulatip kepada Tribunjabar.id, Sabtu (8/11/2025).

Pihaknya pun telah menghitung dan mengamankan kebutuhan anggaran pelayanan dasar tersebut, sehingga dipastikan tetap berjalan optimal serta tidak terdampak pengurangan TKD pada tahun depan.

Ia mengatakan, tidak ada efisiensi anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat, karena efisiensi difokuskan pada anggaran-anggaran yang menyangkut perjalanan dinas baik di lingkungan DPRD maupun Pemprov Jabar.

"Pada tahun depan, DPRD Provinsi Jawa Barat tidak ada perjalanan dinas ke luar provinsi, apalagi luar negeri, bahkan ke Jakarta juga sangat dibatasi untuk konsultasi ke kementerian saja, karena anggarannya diefisiensi," kata Tetep Abdulatip.

Namun, Tetep mengakui, pengurangan anggaran TKD 2026 tersebut bakal berdampak pada program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat menjadi sedikit melambat.

Ia menyampaikan, tidak menutup kemungkinan RPJMD Jawa Barat juga bakal direvisi meski hanya sebatas yang berkaitan target pertumbuhan pembangunan tahunan, tetapi tidak akan merevisi target lima tahunannya.

Pasalnya, jika kondisinya berangsur membaik maka anggarannya juga bisa ditambah, sehingga bisa mencapai target yang telah ditetapkan meski dalam perjalanannya harus menghadapi sejumlah kendala termasuk penurunan TKD.

"Ini memang berat, tetapi harus dilalui, sehingga kita harus memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak meski kemungkinannya berkurang juga, karena berdasarkan HKPD bagi hasil provinsi dan kabupaten - kota yang semula 70-30, kini menjadi 66-34," ujar Tetep Abdulatip.

Menurut dia, penurunan TKD 2026 juga berpotensi berdampak pada target pertumbuhan ekonomi Jawa Barat meski tidak sepenuhnya, karena beberapa sektor perekonomian diyakini bakal mencapai target yang telah ditetapkan.

Tetep mengatakan, penetapan target pertumbuhan ekonomi itu ditetapkan berdasarkan hasil kajian, dan telah diperkirakan besaran kebutuhan anggaran untuk mencapainya, sehingga jika angkanya tidak sesuai maka targetnya berpotensi tidak tercapai.

"Banyak laporan dari dinas-dinas juga yang menyampaikan seperti itu, karena jika ingin menaikkan sekian digit maka angkanya harus sekian untuk mengakomodir programnya, dan kalau angkanya sekian berarti tidak akan tercapai," kata Tetep Abdulatip.