Anggota DPRD Jabar Diah Fitri Maryani Laksanakan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Diah Fitri Maryani SE MM melaksanakan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Balai Desa Kedungdalem, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Senin (17/11/2025). 

Pada kesempatan tersebut, Diah Fitri mengakomodir persoalan yang masih dihadapi masyarakat antara lain permasalahan utama perekonomian masyarakat pertanian meliputi kendala akses modal, keterbatasan lahan, rendahnya adopsi teknologi modern, masalah distribusi pupuk, dan sistem pemasaran yang merugikan petani.

Ia menyebutkan, dari hasil pengawasaan dan masukan dari masyarakat bahwa infrastruktur sepanjang Jalan Kedungdalem sebagai pusat mobilitas perekonomian masyarakat, khususnya para petani dan masyarakat pada umumnya, kondisinya sudah rusak dan sampai saat ini belum diperbaiki walaupun sudah beberapa kali diajukan ke pemerintahan daerah.

Selain masyarakat membutuhan alat pertanian berupa drone pertanian untuk membantu memudahkan petani dengan berbagai tugas seperti pemantauan lahan, penyemprotan pestisida dan pupuk, serta penyemaian benih, nengingat garapan lahan pertanian petani yang menghampar luas.

"Desa ini juga membutuhan mobil operasional desa untuk membantu warga yang sakit dan membutuhkan serta perlu dilakukan normalisasi saluran irigasi sekunder sepanjang sungai di Wilayah Kedungdalem yang saat ini mengalami pendangkalan akibat lumpur dan  penumpukan sampah diduga akan berpotensi menjadi penyebab banjir," kata Diah Fitri.

Karena itulah, melihat permasalahan dan tantangan yang disampaikan oleh komunitas petani dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tanggal 17 November 2025, pihaknya merekomendasikan antara lainpPrioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2026 salah satunya adalah infrastruktur jalan, oleh karena itu pihaknya menyarankan pemerintahan desa Kedungdalem untuk mengajukan permohonan bantuan ditujukan ke Pemerintahan Provinsi Jawa Barat melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) di alamat website https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ dengan melampirkan informasi data kerusakan jalan dan anggaran  biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan tersebut.

Untuk teknologi tepat guna drone pertanian untuk petani akan membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas dengan menyediakan data real-time tentang kesehatan tanaman dan kondisi lahan.

"Oleh karena itu penggunaan drone pertanian pada hari ini menjadi sebuah kebutuhan untuk petani yang mengelola lahan pertanian dengan lahan yang menghampar luas. Untuk itu kami merekomendasikan Kelompok Tani mengajukan permohonan bantuan ditujukan ke Pemerintahan Kabupaten Cirebon atau Pemerintahan Provinsi Jawa Barat juga melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) di alamat website https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ baik secara langsung atau melalui lembaga yang sudah berbadan hukum atau melalui Dinas Pertanian setempat,"jelas Diah Fitri.

Sementara untuk Mobil Operasional Desa juga dapat diajukan melalui prosedur yang sama.

Sedangkan, untuk kegiatan normalisasi saluran irigasi sekunder sepanjang sungai di wilayah kedungdalem itu adalah kewenangan dari BBWS. Untuk itu sebaiknya mengajukan Laporan ke BBWS Cimanuk Cisanggarung berkenaan dengan kondisi aliran sungai yang sudah mengalami pendangkalan akibat sampah yang menumpuk dan berpotensi banjir, agar segera ditindaklanjuti dengan normalisasi alirang sungai sepanjang Kedungdalem.

Diah Fitri menyimpulkan, dari hasil kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kedungdalem, permasalahan utama perekonomian masyarakat pertanian meliputi kendala akses modal, keterbatasan lahan, rendahnya adopsi teknologi modern, masalah distribusi pupuk, dan sistem pemasaran yang merugikan petani.

Tantangan lainnya adalah perubahan iklim yang menyebabkan bencana seperti banjir dan kekeringan, kurangnya sumber daya air bersih, hingga kurangnya minat generasi muda di sektor pertanian karena populasi petani yang menua.

"Pemerintah melalui regulasi kebijakan dan program yang tepat guna sesuai perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, khususnya di bidang pertanian saat ini sangat penting dan menjadi kebutuhaln demi mewujudkan program swasembada pangan, tentunya dengan peran serta dan dukungan penuh masyarakat Indonesia," pungkasnya.