Pengawasan Mutu Dapur: Pandangan Tegas Tina Wiryawati Terhadap Pelaksanaan Program MBG

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M., Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra menekankan bahwa peran Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjaga kualitas dan kuantitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa ditawar.

Tina menekankan satu poin penting yang menurutnya tidak boleh dinegosiasikan, yakni kontrol kualitas.

“Harus ada pengawasan dan quality control terhadap aktivitas di SPPG, terutama soal produk MBG yang akan dikonsumsi anak-anak kita,” kata Tina saat diwawancara, 19 November 2025. 

Ia menyampaikan bahwa pengawasan pun seharusnya dapat diatur melalui pihak desa atau instansi teknis tertentu, juga dari pemerintah daerah. 

“Entah dari desa atau dinas. Tapi pengawasan kualitasnya harus terjaga. Jangan sampai kasus keracunan terulang terus," kata Tina.

Ia mengatakan program MBG ini memang baru berjalan beberapa bulan. Menurutnya, masalah teknis yang masih terjadi dalam pengelolaan membuat sejumlah pembenahan tetap menjadi kebutuhan mendesak.

“Karena kalau belum stabil, masih banyak permasalahan dalam pengelolaannya. Dan ini tidak bisa dianggap sepele, karena ini berkaitan dengan anak-anak bangsa,” jelasnya.

Ia mengatakan kondisi terkini penyelenggara dapur masih fokus memenuhi persyaratan sanitasi dan sertifikasi.

Bagi Tina, kemajuan cepat yang terlihat tetap harus dibarengi dengan pengawasan kualitas agar tujuan utama layanan dapur tidak melenceng dari standar yang diperlukan.

Dalam konteks inilah Tina Wiryawati kembali menegaskan pentingnya kualitas dan pengawasan ketat.

Baginya, dapur bukan hanya sarana distribusi makanan, tetapi perangkat kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar para siswa sekaligus harus menjaga standar kesehatan dan ekonomi secara bersamaan.

HAl ini diungkapkannya menannggapi pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang yang mengatakan baru sebanyak 5.168 SPPG di Indonesia yang mendaftar untuk memperoleh Sertifikat Laik Higenis Sanitasi (SLHS).

Jumlah itu masih sekitar 33 persen dari total 15.251 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, per tanggal 16 November 2025.

Dengan adanya hal tersebut, pihaknya akan menghentikan sementara operasional bagi SPPG yang tidak kunjung mendaftar sertifikasi hingga batas waktu yang ditentukan.