'Kami Berharap Pernyataan Ini Didengar' Ketua HNSI Pangandaran Minta Pemerintah Cabut Izin KJA

Jeje Wiradinata mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran.

Penulis: Padna | Editor: Giri
Tribun Jabar/Padna
CABUT IZIN - Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, meminta pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat mencabut izin KJA di Pantai Timur Pangandaran. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jeje Wiradinata, mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran.

Desakan itu disampaikan langsung di hadapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami dalam pertemuan di Bandara Internasional Beach Street Susi Air, Pamugaran, Pangandaran, Rabu (13/8/2025). 

Ratusan warga yang terdiri atas pelaku usaha wisata dan nelayan turut hadir dan menyatakan sikap penolakan.

"Ini reaksi keras karena KJA mengganggu kepentingan pariwisata dan nelayan. Kami berharap pernyataan ini didengar pengambil kebijakan di pusat dan provinsi," ujar Jeje kepada sejumlah wartawan di Bandara Internasional Beach Street Susi Air Pamugaran, Rabu siang.

Baca juga: Susi Ungkap Alasan Wal Out Saat Dialog KJA di Pangandaran, Daripada Ngamuk ke Profesor Unpad

Meski izin KJA telah dikeluarkan, kewenangan pengelolaan laut 0–12 mil berada di tangan Pemprov Jawa Barat. Untuk itu, ia meminta Pemprov Jabar menggunakan kewenangannya untuk menolak keberadaan KJA.

Menurut Jeje, masalah KJA bukan sekadar urusan perikanan, melainkan menyangkut banyak aspek seperti terganggunya pariwisata, kerusakan lingkungan, dan potensi konflik sosial.

PERNYATAAN SIKAP - Suasana deklarasi pernyataan Penolakan KJA di Pantai Timur Pangandaran dihadapan Susi Pudjiastuti di bandara internasional beach street Susi air Pamugaran, Rabu (13/8/2025).
PERNYATAAN SIKAP - Suasana deklarasi pernyataan Penolakan KJA di Pantai Timur Pangandaran dihadapan Susi Pudjiastuti di bandara internasional beach street Susi air Pamugaran, Rabu (13/8/2025). (tribunjabar.id / Padna)

Jeje pun mengkritik proses perizinan yang tidak melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran.

"Awal ada KJA itu saat saya masih Bupati Pangandaran. Saya tanya ke Dinas Perikanan, ternyata tidak pernah dilibatkan. Kalau ada kebijakan seperti ini, pemerintah daerah seharusnya diajak bicara," katanya.

Jeje mengancam akan terus melakukan penolakan jika izin KJA tidak dicabut. Namun, dia memastikan langkah yang diambil akan tetap tertib dan sesuai hukum.

"Kita lakukan dengan cara beradab, tidak boleh anarkis. Saya sekarang kan punya waktu untuk terus menuntut," ucap Jeje.

Sebelumnya, saat acara dialog, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menghubungi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui sambungan video call di hadapan masyarakat yang hadir.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Minta Maaf soal Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran, Ada Apa?

Percakapan tersebut menjadi momen penting, sebab Susi memperlihatkan secara langsung dukungan yang disampaikan Gubernur Jabar terkait penolakan keberadaan KJA di kawasan Pantai Timur Pangandaran.

"Tadi Pak KDM (Dedi Mulyadi) sudah mendukung total menolak (KJA di Pantai Timur) 100 persen," ujar Susi.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa izin atas proyek tersebut sudah terlanjur diterbitkan, sehingga diperlukan langkah hukum untuk memastikan izinnya tidak dilanjutkan dan akhirnya dicabut.

"Nanti ada nota keberatan yang sudah diserahkan ke ibu Bupati Pangandaran. Nanti dari ibu Bupati disampaikan ke Bandung," kata Susi menjelaskan mekanisme tindak lanjut.

 Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, yang juga hadir di tengah massa, menegaskan, pertemuan ini adalah bukti nyata penolakan kolektif dari nelayan dan para pelaku usaha di wilayahnya.

"Kita akan menjaga laut. Saya sebagai Bupati Pangandaran menerima aspirasi dan tentu saya akan bersama masyarakat," ucap Citra mantap.

Ia menceritakan, sebelum aksi ini, dia telah lebih dulu menemui Gubernur Jabar untuk membahas persoalan serupa.

"Saya sudah menghadap ke sana, dan beliau siap bersama sama kita. Barusan, Ibu Susi Pudjiastuti sudah komunikasi langsung melalui video call dengan Pak Gubernur dan sudah didengar oleh semuanya bahwa pak gubernur siap mendukung kita semua," jelas Citra.

Meski semangat penolakan begitu tinggi, Citra menekankan pentingnya menjaga suasana agar tetap kondusif. Ia mengingatkan warga untuk tidak terjebak pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri.

"Jangan anarkis, yang penting tujuan kita tercapai. Jangan sampai kita anarkis tapi merugikan kita sendiri. Jika perlu ke pak KDM lagi, saya siap," ujarnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved