Komentar Para Kepala Daerah yang Izinkan Study Tour, Langgar Kebijakan Dedi Mulyadi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Polemik larangan study tour bagi pelajar di Jawa Barat yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masih menjadi perdebatan.

Dedi Mulyadi sebenarnya sudah menjelaskan bahwa larangan kegiatan study tour itu demi keamanan dan keselamatan siswa.

Larangan study tour itu sendiri bermula dari serangkaian kecelakaan rombongan sekolah yang melakukan study tour ke luar provinsi.

Puncaknya adalah kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat yang menimpa bus berisi rombongan SMK Lingga Kencana Depok 11 Mei 2024.

Musibah bus rombongan SMK Lingga Kencana mengalami rem blong sebelum terbalik ini menewaskan 11 orang, 9 di antaranya pelajar sedangkan 2 korban tewas lagi adalah guru dan pengendara motor.

Baca juga: Beda Study Tour dan Piknik seperti Disebut Dedi Mulyadi, antara Rekreasi Murni atau Sambil Belajar

Penjabat Gubernur Jabar saat itu, Bey Machmudin kemudian melarang diadakannya study tour bagi pelajar Jawa Barat.

Larangan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA ini lahir dari kekhawatiran akan risiko perjalanan yang mungkin terjadi, menyusul insiden kecelakaan yang melibatkan rombongan study tour di masa lalu.

Meski sudah ada larangan, beberapa kepala daerah masih mengizinkan meski dengan beberapa syarat.

Sejauh ini baru 3 kepala daerah yang buka suara dan memilih mengizinkan study tour.

Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Kota Cirebon

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara tegas menyatakan bahwa study tour tetap bisa dilaksanakan di wilayahnya, bahkan jika tujuannya ke luar daerah.

Edo berpandangan bahwa study tour bukan sekadar rekreasi, melainkan sarana penting untuk memperluas wawasan siswa dan mengenal dunia luar yang tidak didapatkan di ruang kelas.

"Kalau study tour, asalkan dengan rambu-rambu yang kuat, sebetulnya tidak menjadi persoalan buat saya," ujar Edo pada Jumat (25/7/2025).

Selain itu, Edo juga menyoroti dampak positif study tour terhadap sektor pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).