Ketua DPD Asita Jabar Sebut Larangan Study Tour Harus Disikapi dengan Ruang Dialog 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPD Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) Jawa Barat, Budijanto Ariansjah, menegaskan, kebijakan larangan study tour seharusnya disikapi dengan ruang dialog. 

Larangan study tour dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui Surat Edaran (SE) Nomor 45/PK.03.03.KESRA.

Meski mendapat penolakan, bahkan didemo para pelaku dunia pariwisata, Dedi tetap pada pendiriannya.

Budijanto mengatakan, larangan study tour telah menggerus salah satu sektor bisnis utama yang dijalankan sejumlah biro perjalanan wisata (BPW) di Jawa Barat.

“Dalam bisnis perjalanan wisata, banyak yang memang fokus ke sekolah. Jadi mereka menangani perjalanan-perjalanan anak sekolah. Inilah yang terefek oleh kebijakan larangan study tour,” ujar Budijanto kepada Tribunjabar.id, Selasa (22/7/2025). 

Ia menyebutkan, pihaknya memahami alasan pemerintah yang ingin melindungi masyarakat dari beban biaya study tour yang tinggi, sekaligus merespons insiden-insiden kecelakaan akibat pengelolaan perjalanan yang tidak profesional.

Baca juga: Pengamat Kebijakan Publik Minta Dedi Mulyadi Jelaskan Alasan Larangan Study Tour

“Saya garis bawahi, (itu) penanganan yang tidak profesional oleh para penyelenggara. Jadi belum tentu mereka itu biro perjalanan. Bisa jadi hanya panitia di sekolah yang tidak paham standar keselamatan,” ujarnya.

Namun begitu, Budijanto menyoroti pendekatan top-down yang diambil pemangku kebijakan. 

Ia menilai seyogianya ada ruang musyawarah untuk merumuskan kebijakan yang berimbang antara perlindungan masyarakat dan keberlangsungan usaha pariwisata.

“Keputusan atau sikap Gubernur yang melarang study tour itu benar atau salah, tentu tergantung dari sudut pandangnya. Karena itulah saya sebenarnya melihat, seharusnya diberi ruang dialog. Carilah solusi terbaik,” ujarnya.

Ia menyebut, demonstrasi besar-besaran yang dilakukan sejumlah pelaku industri pariwisata beberapa waktu lalu adalah ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan yang diambil tanpa dialog.

“Sayangnya Gubernur tidak memberi ruang untuk berdialog. Padahal mereka ini juga bagian dari masyarakat Jawa Barat yang harus didengar aspirasinya,” kata dia.

Lebih lanjut, Budijanto menyatakan, dampak ekonomi dari kebijakan larangan study tour cukup signifikan. 

Beberapa pelaku usaha, terutama yang bergantung pada pasar sekolah, kini kehilangan pendapatan. Meski belum terdengar adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), ia mengakui kondisi ini membuat banyak usaha vakum dan nyaris mati suri.

Baca juga: Wali Kota Bandung Tunjukkan Perbedaan Lagi dengan Gubernur Dedi Mulyadi, Terbaru soal Study Tour

“Bagi mereka yang hanya bermain di bisnis sekolah, ya habis bisnisnya. Pendapatan jelas menurun cukup banyak,” ungkapnya.

Terkait solusi jangka panjang, Budijanto mendorong pelaku usaha untuk mulai mengeksplorasi model bisnis lain. Namun, ia menegaskan, adaptasi membutuhkan waktu dan dukungan.

“Kalau keputusan ini tetap diambil pemerintah dan larangan studi tour tidak dicabut, ya mau tak mau kawan-kawan harus cari cara lain. Harus ada bisnis lain yang bisa dikerjakan,” ucapnya.

Namun demikian, ia tetap berharap ada solusi bersama. Ia membuka peluang dialog dengan pemerintah, bahkan jika itu bukan langsung dengan gubernur, melainkan pejabat yang ditugaskan untuk menjembatani komunikasi.

“Kalau gubernur tidak mau diganggu, ya bisa menugaskan siapa pun untuk berdialog dengan perwakilan pelaku wisata. Cari titik temunya. Kalau dua-duanya keukeuh, ya susah. Nanti malah saling demo, enggak akan selesai,” kata Budijanto.

Ia menekankan pentingnya mendengar semua pihak dan mencari jalan tengah.

“Karena bagaimanapun juga, mereka itu juga bagian dari masyarakat Jawa Barat. Harus didengar aspirasinya,” kata dia.

Mengenai study tour ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak akan mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 45/PK.03.03.KESRA tentang Larangan Menggelar Study Tour.

Baca juga: BREAKING NEWS Pekerja Pariwisata Demo di Gedung Sate, Tuntut Dedi Mulyadi Cabut Larangan Study Tour

Dedi menyampaikan hal itu untuk menanggapi desakan dari sopir, kernet, dan pengusaha jasa pariwisata yang melakukan aksi unjuk rasa hingga menutup Jalan Pasopati, Bandung, Senin (21/7/2025). Aksi difokuskan di Gedung Sate.

Dedi beralasan SE itu merupakan kebijakan yang membebaskan masyarakat kecil dari biaya kegiatan piknik berkedok study tour.

"Pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan study tour, yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK study tour," kata Dedi, Selasa (22/7/2025).

Melihat protes datangnya dari pelaku usaha pariwisata, Dedi pun semakin yakin bahwa selama ini kegiatan study tour hanyalah kedok semata.

Baca juga: Pengamat Kebijakan Publik Minta Dedi Mulyadi Jelaskan Alasan Larangan Study Tour

"Yang dilarang adalah kegiatan study tour, yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan dengan jelas kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang demonstrasi para pelaku jasa kepariwisataan," katanya. 

Bahkan, kata dia, aksi unjuk rasa kemarin mendapatkan dukungan dari asosiasi Jeep di wilayah Yogyakarta, yang biasa mengangkut wisatawan di Gunung Merapi.

"Insyaallah saya Gubernur Jabar, akan tetapi berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan," katanya.

Baca juga: PUI Jawa Barat Kritisi Kebijakan Dedi Mulyadi soal PAPS, Minta Ditinjau Ulang Menyeluruh

Dedi mengeklaim SE larangan study tour ini tetap diberlakukan karena berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama dalam mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitan dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan Pancawaluya.

"Mudah-mudahan industri pariwisata tumbuh sehingga yang datang wisata orang luar negeri orang yang punya uang yang memang murni memiliki tujuan kepariwisataan dan memiliki berdasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki," katanya. 

"Bukan orang yang memiliki kemampuan pas-pasan dengan alasan study tour dipaksa piknik atau kalau tidak dipaksa anaknya malu di rumah karena tidak ikut piknik," ucap dia. (*)