Demo Pekerja Pariwisata di Gedung Sate

Didemo Sopir Bus Pariwisata, Dedi Mulyadi: Semakin Jelas Bahwa Study Tour Sebenarnya adalah Piknik

Saat dikonfirmasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tidak merespons pertanyaan awak media untuk menanggapi aksi demontrasi sopir bus.

tribunjabar.id / M Rizal Jalaludin
Dedi Mulyadi tidak menjawab pertanyaan media saat dikonfirmasi tanggapan demo sopir bus pariwisata, Dedi Mulyadi menyebut sudah memberikan pernyataan di tiktok, Selasa (22/7/2025). 

"Kalau total yang bekerja di sektor ini di Jawa Barat sekitar 8.000. Itu yang formal. Yang informal itu sekitar 5.000. Yang berarti ada 13.000. Yang informal itu saya katakan, karena bekerja di sektor transportasi itu rata-rata informal," ucapnya.

DEMO PENGUSAHA PARIWISATA - Sejumlah sopir, kernet bus dan pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat, melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/7/2025).
DEMO PENGUSAHA PARIWISATA - Sejumlah sopir, kernet bus dan pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat, melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/7/2025). (Tribun Jabar/ Nazmi Abdurrahman)

Jawaban Dedi Mulyadi di Tiktok

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat suara menanggapi aksi unjuk rasa para sopir bus pariwisata yang memblokade Jembatan Pasupati dan menggelar aksi di Gedung Sate.

Melalui akun TikTok-nya, Dedi menjelaskan duduk perkara larangan kegiatan study tour yang telah ia keluarkan lewat Surat Keputusan Gubernur.

Dalam pembukaannya, Dedi menyapa hangat para warganet dan warga Jawa Barat. "Assalamualaikum sampurasun, wilujeung enjing wargi Jabar dan seluruh warganet di mana pun berada, semoga bahagia selalu," ujarnya.

Ia kemudian mengulas peristiwa demonstrasi yang berlangsung sehari sebelumnya. Menurutnya, para pengunjuk rasa merupakan pelaku usaha di sektor kepariwisataan, mulai dari penyelenggara travel, sopir, hingga pemilik bus pariwisata. Mereka mendesak agar SK larangan study tour dicabut.

"Dan saya sampaikan pada hari kemaren ada demonstrasi di Gedung Sate, bahkan melakukan blokade jalan di Jembatan Pasopati, mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, para pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan study tour," terang Dedi.

Gubernur menegaskan bahwa yang menjadi objek larangan adalah kegiatan study tour, bukan industri pariwisata secara keseluruhan. Ia merasa langkah protes tersebut justru memperlihatkan bahwa kegiatan yang disebut study tour itu pada kenyataannya hanyalah perjalanan wisata biasa.

DEMO PEKERJA WISATA - Sejumlah bus terlihat parkir di Jalan Diponegoro saat pekerja pariwisata unjuk rasa di Gedung Sate, Senin (21/7/2025).
DEMO PEKERJA WISATA - Sejumlah bus terlihat parkir di Jalan Diponegoro saat pekerja pariwisata unjuk rasa di Gedung Sate, Senin (21/7/2025). (Tribun Jabar / Hilman Kamaludin)

"Kan yang diprotes itu adalah jasa kepariwisataan, yang protes itu adalah kegiatan pariwisata, SK saya adalah SK study tour, yang dilarang itu ialah kegiatan study tour," jelasnya.

"Yang kemudian dengan demonstrasi itu, itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu bahwa sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi, bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan," lanjut Dedi.

Menariknya, demonstrasi tersebut turut mendapatkan dukungan dari luar provinsi. Dedi menyebut bahwa asosiasi Jeep dari Yogyakarta yang biasa melayani wisatawan di kawasan Gunung Merapi turut menyuarakan solidaritasnya.

"Dan kemudian yang demonstrasi ternyata mendapatkan dukungan dari asosiasi Jeep di daerah Yogyakarta, terutama Jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi, bukan hanya dari orang Jawa Barat yang demo, tetapi juga dari Yogyakarta," katanya.

Di tengah sorotan publik, Dedi menyampaikan komitmennya untuk terus memprioritaskan ketenangan batin para orang tua siswa.

Menurutnya, ia ingin meminimalisasi beban pengeluaran pendidikan yang tidak esensial dan menjaga agar biaya sekolah tetap fokus pada hal-hal yang berdampak terhadap karakter dan tumbuh kembang peserta didik.

"Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya diluar kebutuhan pendidikan," ucapnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved