Ramai Beras Oplosan Rugikan Konsumen Rp 100 Triliun/Tahun, DPR RI Desak Aparat Cari Siapa Dalangnya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kasus beras medium yang diklaim sebagai beras premium memicu reaksi dari konsumen di Kota Bandung. 

Salah satunya Nicholas (33), warga Antapani, yang mengaku kaget setelah mengetahui kabar tersebut.

 “Baru denger, kaget juga. Tapi saya jadi mikir (curiga), ada beberapa merek umum yang biasa dibeli (beras premium), kadang mutunya enggak sesuai,” ujar Nicholas kepada Tribunjabar.id, di Jalan Turangga, Kota Bandung, Sabtu (12/7/2025).

Menurutnya, kualitas beras bisa terlihat jelas saat sudah dimasak menjadi nasi. Ia mencontohkan, nasi yang dinanak malam hari dan dihangatkan kembali keesokan harinya terkadang menjadi berair dan berbau, meskipun baru satu malam.

“Kalau yang beneran premium itu aman, enak, enggak berubah meskipun dihangatkan beberapa kali. Tapi mungkin oplosan, ya begitu. Lembek, enggak pulen,” ucapnya.

Minta Polisi Cari Dalangnya

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menanggapi soal ramainya peredaran beras oplosan dengan kemasan premium di pasaran.

Cucun menegakan, pihaknya bakal mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak menelusuri siapa dalang atau pengusaha yang melakukan hal demikian.

"Hal-hal kayak gini ini kan harus sudah dihentikan. Nanti biarkan APH yang akan turun," kata Cucun saat ditemui awak media di Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).

Kata dia, aparat dipastikan bakal bertindak apabila kejadian yang ada sudah masif dan merugikan banyak warga.

Cucun lantas menyinggung soal polemik atau kasus bensin jenis Pertamax dari PT Pertamina.

Kata dia, kala itu aparat dalam hal ini Kejaksaan Agung RI (Kejagung) langsung menangkap para tersangka yang hingga kini jumlahnya masih terus bertambah.

"Juga terkait Pertamina kemarin Patra Niaga seperti melakukan itu, kita berharap kalau misalkan laporan-laporan di bawah ini sudah hal yang merugikan orang banyak," kata dia.

"Biarkan nanti aparat penegak hukum Dan kita juga akan dorong nanti dari Komisi III Kalau emang itu kejadiannya sangat masif di beberapa daerah untuk memeriksa," sambung Cucun.

Terlebih kata Cucun, saat ini pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) pangan yang terus menerus melakukan penerbitan terhadap komoditas pangan yang dioplos.