Disdik Jabar Rencanakan Bangun Ratusan Ruang Kelas Baru dan 15 SMA/SMK Tahun Ini

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat menargetkan membangun 661 ruang kelas baru (RKB) pada tahun ini. 

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
Tribun Jabar/ Fauzi Noviandi/arsip
GEDUNG SEKOLAH - SMAN 2 Cianjur Jalan Pangeran Hidayatullah, Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur, Selasa (17/6/2025). Disdik Jawa Barat akan membangun 15 unit SMA dan SMK baru di sejumlah wilayah di Jabar.  

Selain itu, kata dia, penambahan rombel juga hanya diterapkan di sekolah tertentu yang siswa-siswinya masuk kategori miskin. Nantinya, tetap diberikan pilihan apakah masuk ke sekolah negeri dengan ditambah rombel atau ke swasta dengan dibiayai pemerintah provinsi. 

"Tidak (menutup sekolah swasta). Sekolah swasta ya itu pilihan masyarakat saja. Sekarang mau masuk sekolah swasta ya silakan. Anak miskin masuk swasta silakan, tapi dengan perjanjian, silakan," katanya. 

Purwanto menegaskan, penambahan rombel pun tetap diterapkan pada ajaran tahun ini.

"(Lanjut) karena sudah berjalan juga ini dan masyarakat juga memanfaatkan ini. Penambahan rombel ini yang jelas di sekolah-sekolah negeri itu diperbolehkan untuk membuka kelas sebanyak-banyaknya 50 orang," ucapnya.

Sementara itu, pihak FKSS SMA Jawa Barat menyebut sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat sepi peminat selama SPMB 2025. Ada 216 SMA negeri di Jawa Barat yang mendapatkan kuota khusus bagi siswa yang berasal dari kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri. 

Baca juga: Soal Ketentuan Rombel, Kepsek di Pangandaran Menunggu Kebijakan Berpihak ke Sekolah Swasta

Ketua FKSS SMA Jawa Barat, Ade D Hendriana, mengatakan, faktor lain yang membuat sekolah swasta sepi peminat dari mulai penambahan 776 ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi 207 ruang kelas, hingga pembangunan 16 unit sekolah baru (USB) di Jawa Barat.

Selain itu, Ade juga takut kebijakan ini bakal berdampak terhadap mutu pendidikan di sekolah swasta. Termasuk berpotensi terhadap tutupnya sekolah swasta karena kekurangan murid.

"Jika rencana kuota sekolah negeri ditambah menjadi 50 siswa per rombel akan berdampak pada mutu pendidikan terancam menurun, guru sertifikasi kekurangan jam, dan banyak sekolah swasta yang berpotensi tutup dan berdampak pada kepada guru dan karyawan," ujar Ade. (*)

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved