Miris, SMA Swasta di Bandung Timur Ini Baru Terima 2 Siswa Baru Padahal Gratis SPP dan DSP

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026, sejumlah seskolah swasta kekurangan jumlah siswa baru.

Hal ini juga turut dirasakan oleh SMA Kifayatul Achyar, Kota Bandung, yang baru menerima pendaftaran dua calon murid baru.

Kepala SMA Kifayatul Achyar, Nani Sumarni, mengatakan kondisi tersebut sedikit banyaknya terpengaruh kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri.

Terlebih, SMA Kifayatul Achyar yang berlokasi di Jalan AH Nasution dikelilingi sejumlah sekolah negeri dari mulai jenjang SMAN, SMKN, hingga MAN.

Bahkan, Nani tampak belum bisa menjawab saat ditanya mengenai rencana saat tahun ajaran baru dimulai di tengah kondisi hanya dua murid baru yang mendaftar ke SMA Kifayatul Achyar.

Baca juga: Kisah Pilu SMA Swasta di Kota Bandung, Ada yang Baru Terima 12 Calon Murid Baru

"Kami akan membicarakannya bersama pengawas, dan besok (Minggu, 6/7/2025) baru rapat yayasan," kata Nani Sumarni saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Sabtu (5/7/2025).

Pihaknya pun menyatakan kesiapan SMA maupun SMK Kifayatul Achyar yang berada dalam naungan satu yayasan untuk menerima peserta didik yang kurang mampu, karena telah menerapkan sekolah gratis sejak tahun terakhir.

Ia mengatakan kebijakan penambahan rombel di sekolah negeri dari 26 siswa menjadi 50 siswa membuat keberadaan SMA Kifayatul Achyar terancam.

"Dampaknya juga, kan, langsung terasa, karena kami hanya menerima dua calon murid baru meski membuka SPMB lebih awal dibanding sekolah negeri," ujar Nani Sumarni.

Selain itu, SMA Kifayatul Achyar telah memiliki gedung sendiri, sehingga mampu menjalankan program sekolah gratis dan membebaskan uang DSP maupun SPP bagi siswanya.

Sementara Ketua FKSS Jawa Barat, Ade D Hendriana, mengatakan, selama ini Pemprov Jawa Barat berasalan menambah jumlah rombel di sekolah negeri untuk mencegah anak putus sekolah.

Padahal, menurut dia, siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri dapat disalurkan ke sekolah swasta, kemudian dibiayai oleh Pemprov Jabar.

"Apa salahnya anak-anak kurang mampu disalurkan ke sekolah swasta, dan dibiayai pemerintah, kan, sekolah swasta juga bisa berkontribusi mencegah anak putus sekolah," kata Ade D Hendriana. (*)