100 Hari Kerja, Dedi Mulyadi Muncul Sendirian, Nasib Erwan Menyedihkan, Pemprov Jabar Tak Memuaskan

"Umumnya, masyarakat menilai kinerja pemerintah provinsi cukup positif. Tapi ketika kita telaah lebih dalam, ada beberapa isu spesifik yang ternyata belum terlalu memuaskan publik," ujar Adam Kamil, Rabu (28/5/2025).

Baca juga: Survei Indikator 100 Hari Kerja Dedi Mulyadi, Tingkat Kepuasan Tinggi Tapi Bukan Cuma karena Kinerja

Di Jawa Barat, kata dia, terdapat beberapa poin yang kurang meyakinkan evaluasi publiknya, yakni masalah kemiskinan 42 persen, masalah kemudahan akses permodalan 43 persen, pembinaan koperasi 43 persen, dan peningkatan kualitas tenaga kerja 47 persen. 

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menambahkan, responden dalam survei ini cenderung memisahkan penilaian antara institusi pemprov dengan figur pemimpinnya.

Warga Jabar, kata dia, seolah memberikan kredit kepada pribadi Dedi Mulyadi, tapi tidak pada institusinya.

"Jawa barat menarik, persepsi terhadap Gubernur Dedi Mulyadi sangat positif, tetapi kinerja pemprov di beberapa isu di bawah 50 persen. Artinya sepertinya warga Jabar itu memberi kredit Dedi Mulyadi sebagai gubernur, tetapi kinerja pemprovnya tidak seluruhnya diapresiasi," ujar Burhanuddin.

Baca juga: Dedi Perintahkan Bupati Bandung Barat Evaluasi Tata Ruang di Lembang, Kalau Melanggar Dibongkar

Menurut Burhanuddin, ada faktor partisan yang berperan dalam memengaruhi persepsi publik. Selain itu, terdapat pula kecenderungan publik untuk hanya memuja pemimpinnya dan mengabaikan kinerja institusinya.

"Ada efek partisan yang membuat mereka tidak menyalahkan pemimpinnya. Padahal sebagai pemimpin tidak bisa dipisahkan dari tugasnya untuk mengonsolidasi birokrasinya, yang disalahkan menterinya, yang disalahkan pemprovnya," ucapnya.

Menurutnya, fakta itu kurang positif untuk demokrasi.

"Kita jangan sampai memunculkan kultus. Makanya kalau ada kinerja institusi yang tidak positif, pemimpinnya juga harus dimintai pertanggungjawaban," ucapnya.

Survei Indikator Politik Indonesia tersebut dilakukan pada 12-19 Mei 2025, menggunakan metode multi stage random sampling, dengan margin of error berkisar antara 5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei ini dilakukan dengan cara wawancara tatap muka, melibatkan 600 responden secara acak dari berbagai daerah di Jawa Barat. (*)