Oleh-oleh Dedi Mulyadi Setelah Tiba-tiba Sambangi Gedung Merah Putih KPK, Diminta Coret Anggaran

Menutup pertemuan, Ujang menekankan pentingnya perangkat pengukuran yang objektif untuk mengevaluasi seberapa besar dampak anggaran terhadap masyarakat.

Baca juga: Duduk Perkara Dedi Mulyadi yang Bikin PDIP Geram, Pengamat Sebut Raja Sunda Ancamannya Gak Main-Main

“KPK dan Pemprov Jabar menjadi mitra strategis dalam perbaikan tata kelola. Harapan kami, dengan sumber daya besar yang dimiliki Jabar, saya harap Jabar akan lebih baik. Saya titip terkait masalah pengelolaan anggaran ini,” kata Ujang.

Dedi Mulyadi menyambut baik dukungan KPK dalam mengawal efektivitas anggaran daerah. 

Ia menargetkan dalam lima tahun ke depan, semua alokasi pembiayaan Pemprov Jabar dapat berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dan sektor pertanian.

Baca juga: Dedi Mulyadi Dorong Pembangunan Embarkasi di BIJB Kertajati, Tangkap Potensi Umrah yang Tinggi

“Kepentingan dasar warga Jawa Barat menjadi perhatian saya. Pertama, yang menjadi kewajiban Pemprov Jabar adalah daya tampung sekolah menengah dan sekolah menengah kejuruan yang saat ini relatif masih rendah. Masih banyak warga yang belum bisa sekolah di sekolah pemerintah,” tutur Dedi. 

“Sekolah swasta yang diakses masyarakat berpenghasilan rendah tentu menjadi beban ekonomi keluarga,” sambung dia.

Dedi juga menyoroti pentingnya mengubah budaya birokrasi dalam pengelolaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dedi menilai, korupsi tidak hanya terjadi secara struktural, tetapi juga secara kultural, ketika praktik penggunaan anggaran tidak mencerminkan kepentingan publik. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Sorot APBD Jawa Barat, Dedi Mulyadi Diminta Hapus Program Tidak Bermanfaat