Duduk Perkara Dedi Mulyadi yang Bikin PDIP Geram, Pengamat Sebut Raja Sunda Ancamannya Gak Main-Main

TRIBUNJABAR.ID - Belakangan ini ramai isu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kerap mendapatkan kritikan dari kader PDIP.

Bukan tanpa sebab, menurut pengamat, gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang bergaya ala Raja Sunda membuat PDIP geram.

Hal ini seperti disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, usai menganalisis aksi walk out Fraksi PDIP DPRD Jabar di rapat paripurna beberpa waktu lalu.

PDIP mengkritik keras Dedi Mulyadi yang kerap bergerak sendiri mengeksekusi kebijakannya tanpa berkonsultasi dengan DPRD.

Baca juga: Singgung Politik, Dedi Mulyadi Curigai Ada yang Framing Dirinya Buruk Pakai Media hingga Buzzer

Kunto menjelaskan, kritik Fraksi PDIP terhadap Dedi Mulyadi beralasan.

Sebab, ada kebijakan gubernur yang bisa jalan tanpa DPRD, dan ada yang tidak.

Salah satu yang tidak itu adalah dalam hal perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Kunto, akar permasalahan perselisihan PDIP dengan Dedi Mulyadi adalah efisiensi anggaran Pemprov Jabar yang mencapai 20 persen lebih.

Edisiensi itu dilakukan tanpa melibatkan DPRD dan hanya menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub).

"Ya sebenarnya memang benar ada kebijakan di tangan eksekutif yang bisa langsung dilakukan sendiri. Tapi kan komplainnya anggota DPRD Jawa Barat adalah soal anggaran yang kemarin di awal terjadi efisiensi itu hampir 20 persen."

"Pak Dedi Mulyadi kemudian mengalokasikan anggaran atau melakukan efisiensi lebih dari 20 persen gitu dan itu hanya dengan Pergub. Sebenarnya kan akar masalahnya di situ," kata Kunto di Kompas Petang, Sabtu (18/5/2025).

Selain efisiensi, pernyataan Dedi Mulyadi yang menyebut raja tak perlu menyusun APBD juga menjadi titik kritikan.

Menurut Kunto, Dedi yang seorang gubernur sedang memposisikan diri sebagai Raja Sunda.

"Nah soal yang APBD ini, soal pendanaan ini yang jadi problem. Karena kan pernyataannya Kang Dedi Mulyadi kan juga ada kenapa para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC itu bangun gedung bagus beda dengan SD kan gitu."

"Ini kan yang jadi problem ya, maksud saya akhirnya kan Kang Dedi Muadi memosisikan dirinya sebagai raja bukan kepala daerah, dan itu jelas akan apa ya menimbulkan friksi atau ketegangan dengan DPRD," paparnya.

Baca juga: Ono Surono Sebut Dedi Mulyadi Sudah Minta Maaf dan Berkomitmen Perbaiki Pola Komunikasi