Dedi Mulyadi Ingin Jalankan Sistem Kerajaan di Jawa Barat? Begini Kata Anggota DPRD dari PDIP

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, menyindir jika Gubernur Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat.

Hal ini dipicu pernyataan Dedi Mulyadi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dedi mengungkapkan bahwa bekerja sama dengan DPRD memakan waktu yang lama.

Doni merespons pernyataan tersebut seraya mengatakan, ucapan Dedi Mulyadi seakan tidak lagi membutuhkan DPRD.

Dia pun menyoroti kebijakan-kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi, yang dinilai tidak melibatkan DPRD.

"Dia membuat kebijakan yang kontroversial, yang jadi pembicaraan di mana-mana dan itu semua kebijakan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu tidak ada DPRD diajak bicara," ucap Doni.

Baca juga: Doni Maradona Balas Sindiran Dedi Mulyadi soal DPRD Jabar Absen Musrenbang: Ada 3 Versi Undangan

Ia menyinggung ucapan Dedi Mulyadi soal kepemimpinan raja di zaman kerajaan dulu.

Doni menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat, maka DPRD memang tidak perlu ada. 

"Kita berpikir, dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," katanya. 

Saat berpidato di Musrenbang di Kabupaten Cirebon, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," ucap dia.

Dedi menyampaikan bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. 

Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi. 

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.

Baca juga: Di Luar Godaannya Terlalu Banyak, Dedi Akan Berlakukan Jam Malam untuk Pelajar di Jawa Barat

Pidato Dedi Mulyadi itu yang diprotes sejumlah anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, termasuk Doni, ketika Rapat Paripurna DPRD di Bandung, baru-baru ini.

Awalnya, Doni menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Dedi Mulyadi yang mendiskreditkan DPRD Jabar saat berpidato di acara Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025.

"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).

Namun, Pemprov Jabar akhirnya membutuhkan DPRD untuk membahas raperda. 

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," kata Doni.

"Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandang menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu," jelas Doni. 

"Saya tunggu. DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya sudah tidak dibahas Raperda di DPRD," ucap Doni.

Pernyataan Doni, kemudian disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD dari Fraksi PDIP lainnya. 

Memo menyatakan, dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja. 

"Saya meminta seluruh Fraksi PDIP untuk tidak ikut atau walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik. Silakan berdiri Fraksi PDIP Perjuangan," ujar Memo.

Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota Fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Ono Surono. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Jabar Serang Pidato Dedi Mulyadi di Musrenbang: Tak Butuh DPRD, Mau Jadikan Jawa Barat Kerajaan