Doni Maradona Balas Sindiran Dedi Mulyadi soal DPRD Jabar Absen Musrenbang: Ada 3 Versi Undangan

TRIBUNJABAR.ID - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat kini buka suara terkait sindiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di media sosial.

Diketahui, Dedi Mulyadi sempat menyinggung anggota DPRD Jabar yang absen menghadiri rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada 7 Mei 2025 lalu di Kabupaten Cirebon.

Dedi Mulyadi membuat sebuah video dengan judul ‘Renungan Akhir Pekan’.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang, ingin dihargai tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang pada rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?" kata Dedi dikutip dari Instagramnya pada Sabtu (17/5/2025). 

Doni Maradona pun menanggapi terkait pernyataan Dedi Mulyadi di media sosial dan memberikan klarifikasinya.

Doni mengatakan, undangan hadir ke Musrenbang baru diterima anggota DPRD Jabar sehari sebelum acara berlangsung. 

Baca juga: Sikap DPRD Jabar Disemprot Dedi Mulyadi, Sorot Legislator yang Mangkir Musrenbang: Semua Harus Sadar

Selain itu, Doni menyebut undangan itu terdapat tiga versi dengan waktu yang berbeda-beda.

"Ini harus saya klarifikasi, yang disampaikan Pak Dedi Mulyadi, ini saya harus sampaikan, undangan Musrenbang, Provinsi itu diterima anggota DPRD  satu hari sebelumnya, dan undangannya ada tiga versi di mana pada saat jadwal Musrenbang itu semua anggota komisi, pansus semuanya lagi ada agenda kunjungan.

"Nah, dari undangan tanggal 2 dibuat sama pemprov diterima teman-teman DPRD itu satu hari sebelumnya, undangannya ada 3 versi, ada yang jam 7 ada yang jam 9 ada yang jam 12, dari birokrasi ini aja kita lihat enggak bener," kata Doni dikutip dari tayangan Metro TV via Tribun Jakarta pada Sabtu (17/5/2025) .

Soal aksi walk out yang dilakukan anggota DPRD Jabar saat Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Jumat (16/5/2025), Doni mengatakan hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan.

"Iya dong (kecewa), kalau misalnya Pak Dedi tidak membutuhkan DPRD, ngapain kita ada di situ?" ujarnya. 

Selain itu, kekecewaan pihak DPRD Jabar karena Dedi Mulyadi tidak pernah melibatkan mereka dalam setiap kebijakan yang diambil sang Gubernur.

"Pak Dedi mengeluarkan kebijakan soal anak nakal masuk barak militer itu tidak dibicarakan di DPRD, tentang pembongkaran bangunan yang mungkin memang bangunannya melanggar aturan tidak pernah dikomunikasikan."

"Banyak lagi lainnya soal vasektomi ada dia bicarakan ke DPRD? Tidak ada," katanya. 

Ia mengingatkan kepada Dedi Mulyadi bahwa para anggota DPRD Jabar merupakan perwakilan rakyat.