Respons Dedi Mulyadi saat Pendidikan Militer Dikritik KPAI dan Komnas HAM, Sudah Direstui Prabowo?

Ia menjelaskan bahwa izin tersebut menunjukkan bahwa program ini telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo. 

"Masa yang gini harus sama Presiden. Gampang atuh membacanya. Program ini menggunakan barak TNI dan Pusdik tempat pelatihan TNI. Diizinkan oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Pangkostrad, Pangdam, dan Dandim. Prinsip sederhana, masa tentara tidak sejalan dengan Presidennya, kan tidak mungkin," terangnya.

Ia pun menegaskan bahwa para siswa yang mengikutio pendidikan miluter tersebut tetap mendapatkan hak-hak mereka untuk pendidikan formal di sekolah.

Program ini dirancang agar siswa dididik selama beberapa waktu di Rindam, kemudian melanjutkan ke sekolah khusus yang telah ditunjuk. 

"Saya jawab, mereka tetap mendapatkan pembelajaran berjalan, walaupun mereka tidak belajar orang bolos terus," pungkasnya. 

Baca juga: Setelah Pelajar, Warga Bermasalah Siap-siap Dimasukkan Dedi Mulyadi ke Barak Militer

Kritik Komnas HAM, DPR, dan KPAI 

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer. 

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer. 

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025). 

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI. 

Kritik juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana. 
Politikus PDI-P itu berpandangan bahwa tidak semua persoalan, termasuk persoalan terkait siswa-siswa bermasalah, serta merta bisa diselesaikan oleh tentara. 

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (30/4/2025). 

Baca juga: Pengurus Esports Jabar Setuju Pelajar Kecanduan Gim Online Dibina di Barak Militer

Bonnie menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu melewati kajian yang matang. 

Sebab, terdapat banyak cara untuk membangun atau memperkuat karakter siswa, tidak harus menggunakan cara-cara militeristik yang menurutnya hanya cara instan. 

Sementara itu, dikutip dari Kompas.tv, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menilai anak akan menjadi korban stigma dalam program pembinaan siswa bermasalah di barak militer. 
Pernyataan itu disampaikan oleh Aris Adi Leksono dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (6/5/2025).