Respons Dedi Mulyadi saat Pendidikan Militer Dikritik KPAI dan Komnas HAM, Sudah Direstui Prabowo?

TRIBUNJABAR.ID - Beginir respons santai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat menanggapi kritik yang dilayangkan oleh Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal program pendidikan bagi siswa bermasalah yang dilaksanakan di barak militer.

Dedi Mulyadi mengatakan, pro dan kontra terhadap kebijakannya merupakan hal yang lumrah dan menunjukkan bahwa kinerjanya diperhatikan oleh publik.

"Bagus artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan," ujar Dedi seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (5/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

Kritik dari keuda lembaga itu muncul lantaran kekhawatiran bahwa siswa bermasalah ini akan menerima pendidikan yang keras ala militer.

Akan tetapi, Dedi menilai kecemasan itu tidak beralasan.

Ia menerangkan bahwa pendidikan yang diberikan oleh para pembimbing dari TNI hanya berkaitan dengan kedisiplinan.

"Karena di lembaga militer dianggap ini tidak punya kewajiban dan keharusan bahkan dianggap militer tidak boleh memberikan pendidikan pada anak remaja," ucapnya.

Dedi mengatakan bahwa pendidikan yang diberikan oleh TNI bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan.

Ia mencontohkan beberapa sekolah yang mengadopsi kedisiplinan militer, seperti SMA Taruna Nusantara, yang merupakan sekolah milik tentara.

"Tetapi menurut saya, tentara ini banyak ngajar di tempat terpencil. SMA Taruna Nusantara itu milik tentara. Ketiga, sekolah yang yayasan di bawah TNI, tentara loh gurunya. Paskibraka ini banyak dilatih oleh tentara," kata Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Psikolog Anak: Seperti Hukuman, Mereka Akan Dicap

Lebih lanjut,Gubernur Jawa Barat itu mengajak Komnas HAM dan KPAI untuk ikut serta dalam membina para siswa bermasalah dengan metode dan cara mereka masing-masing.

Ia menyatakan, hasilnya dapat dilihat mana metode yang lebih efektif dalam mendisiplinkan siswa tersebut. 

"Daripada kita ribut-ribut ramaiin urusan dalam wacana perdebatan yang tidak berakhir, mari yuk kita tangani bersama," tuturnya. 

Ia juga mengundang Komisi X, KPAI, dan Komnas HAM untuk mengunjungi barak tempat pelatihan.

Ketika disinggung terkait izin dari Presiden Prabowo, Dedi memastikan bahwa program ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak TNI.