Kamis, 16 April 2026

Deretan Masalah di Jawa Barat yang Perlu Segera Ditangani Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
hilman kamaludin/tribun jabar/ARSIP
BEBERAPA PR - Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Sate, Minggu (17/8/2025) setelah upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI. Dedi memiliki beberapa PR dalam pemerintahannya. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Meski begitu, dia mendapat nilai tinggi terkait kepuasan berkenaan kinerjanya.

Data itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan secara tatap muka pada 1-5 Juli 2025 di Jabar. Survei melibatkan 400 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Semua biaya survei ditanggung oleh Kompas.

Responden terdiri atas 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Tingkat pendidikan responden beragam, mulai dari pendidikan dasar (37,9 persen), menengah (47,5 persen), hingga pendidikan tinggi (14,6 persen).

Dalam survei tersebut, responden menyebut masalah paling mendesak di Jabar yang perlu ditangani saat ini adalah minimnya lapangan pekerjaan (44,8 persen). Lalu persoalan infrastruktur jalan (30,8 persen), serta masalah ekonomi dan harga bahan pokok (27,9 persen).

Hanya saja, dalam ketersediaan lapangan pekerjaan, 57,6 persen responden menilai buruk dan 7,3 persen menilai sangat buruk. Hanya 33,4 persen responden yang menyatakan baik hingga sangat baik.

Baca juga: Reaksi Dedi Mulyadi Disebut Beri Hormat ke Nyi Roro Kidul saat Kirab Bendera HUT RI: Tak Ngerti Seni

Sebanyak 67,2 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran, 60,4 persen tidak puas dengan upaya mengatasi kemiskinan, dan 48,8 persen tidak puas terhadap kinerja pemberian bantuan langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Tingkat pengetahuan publik terhadap sejumlah program Pemprov Jabar juga masih rendah. Sebanyak 61,4 persen responden tidak mengetahui program pemangkasan anggaran hibah pesantren. 

Program pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah juga belum banyak dikenal, dengan 64,8 persen responden menyatakan tidak tahu.

Bahkan, 74,1 persen responden mengaku tidak mengetahui adanya program pemberian bantuan bagi perusahaan dalam proses investasi.

Sedangkan, masyarakat merasa puas terhadap penyediaan air bersih, stabilitas harga kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan masyarakat hingga biaya pelayanan publik masih terjangkau. Prestasinya pun, rata-rata di atas 70 persen. 

Khusus mengenai kepemimpinan, 80,2 persen responden memberikan nilai 8-10 atas kinerja Dedi dan Erwan Setiawan, wakilnya. Popularitas keduanya juga cukup tinggi mencapai 97,1 persen responden menyukai Dedi Mulyadi dan 71,9 persen menyukai Erwan Setiawan.

Baca juga: Daftar Program Dedi Mulyadi yang Dinilai Penting Warga Jabar, Perbaikan Rutilahu Urutan Tertinggi

Menanggapi hasil survei Litbang Kompas, Dedi Mulyadi mengatakan jika capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan dukungan mulai dari para ketua RT/RW, kepala desa, camat, bupati/wali kota dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkompinda).

“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh warga Jabar,” ujar Dedi, Selasa (19/8/2025).

Dedi pun berterima kasih atas support dan upaya koreksi terhadap program dan kinerja Pemprov Jabar, terutama kesediaan semua pihak baik dari organisasi perangkat daerah hingga jajaran DPRD Jabar terkait pergeseran anggaran. 

Baca juga: Sebagian Publik Jabar Anggap Larangan Study Tour dan Pengaturan Jam Sekolah Dedi Mulyadi Tak Penting

“Rela anggarannya digeser, dari anggaran rutinnya yang besar, menjadi anggaran pembangunan,” katanya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved