Ambruknya IHSG 2025: Akar Masalah dan Jalan Pemulihan Ekonomi Indonesia

Oleh : Muhammad Rahmad
Direktur Eksekutif AISS (Asian Institute for Strategic Studies)

TRIBUNJABAR.ID - Pasar saham Indonesia mengalami guncangan hebat pada 18 Maret 2025, dengan IHSG terjun 6,11 persen hingga menyentuh level 6.076. Kejatuhan ini memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan trading halt selama 30 menit—tanda bahaya yang tak terlihat sejak pandemi Covid-19. 

Apa yang terjadi bukanlah sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan sinyal dari permasalahan ekonomi yang lebih dalam.

Kejadian ini mengejutkan karena terjadi saat indeks bursa regional Asia justru menunjukkan tren positif: Nikkei naik 1,4 persen, Shanghai menguat 0,09 persen, Singapura (STI) tumbuh 1 persen, dan Malaysia (FKLCI) bertambah 1 persen. Anomali ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi Indonesia bersifat domestik dan struktural.

Menelusuri lebih dalam, kemerosotan IHSG berakar pada krisis fiskal yang memburuk. Pendapatan negara turun drastis hingga 30 persen, dengan penerimaan pajak anjlok 30,19 persen secara tahunan—hanya mencapai Rp 269 triliun. 

Defisit APBN membengkak mencapai Rp 31,2 triliun pada Februari 2025, sementara rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 44,77 persen pada Januari. Meski masih di bawah batas legal 60 persen, angka ini memberikan sinyal peringatan.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya mengatasi situasi dengan program efisiensi belanja 15 persen pada pos-pos non-esensial. Namun langkah ini terbukti jauh dari cukup. 

Pengurangan 15 persen tidak sebanding dengan penurunan pendapatan 30 persen, apalagi mengingat sebagian besar anggaran Indonesia dialokasikan untuk belanja mandatori seperti pembayaran utang, gaji pegawai, dan transfer daerah. Hasilnya, penghematan riil mungkin hanya sekitar 5-6 persen dari total anggaran.

Kebijakan-kebijakan ekspansif pemerintah justru memperburuk persepsi pasar dan memicu kekhawatiran luas di kalangan investor. 

Program ambisius 3 juta rumah yang dibebankan pada bank-bank BUMN telah meningkatkan risiko keuangan lembaga-lembaga strategis tersebut, sementara membebani neraca mereka dengan kewajiban jangka panjang yang substansial. 

Bersamaan dengan itu, pendirian lembaga keuangan Danantara yang membutuhkan suntikan modal awal signifikan dari APBN dan agresifnya ekspansi pembangunan perumahan subsidi telah menciptakan tekanan fiskal tambahan pada keuangan negara yang sudah mengalami tekanan. 

Investor institusional dan pelaku pasar profesional semakin khawatir bahwa ekspansi kebijakan ini terjadi di saat yang tidak tepat—ketika dasar-dasar fiskal sudah menunjukkan kerentanan serius. 

Akibatnya, terjadi pergeseran portofolio secara luas dari saham Indonesia menuju instrumen investasi yang dianggap lebih aman dan menawarkan kepastian imbal hasil yang lebih tinggi, seperti obligasi pemerintah negara maju dan emas—fenomena flight to quality yang khas dalam situasi meningkatnya ketidakpastian ekonomi.

Lembaga keuangan global pun merespons negatif. Morgan Stanley dan Goldman Sachs memangkas rating saham-saham Indonesia. Credit Default Swap meningkat ke 76 basis point dan spread SBN dengan US Treasury 10 tahun melebar hingga 255 basis poin—indikator jelas meningkatnya persepsi risiko terhadap Indonesia.

Situasi ini mencerminkan kekhawatiran akan defisit anggaran yang melebar menjadi 2,9 persen dari PDB, risiko fiskal akibat realokasi anggaran dan pendirian Danantara, serta dampak dari tensi kebijakan tarif yang melemahkan rupiah.