Danantara Bak Pisau Bermata Dua, Pengamat Sebut Optimalkan Investasi, tapi Perlu Pengawasan Ketat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Lembaga pengelola investasi terbaru Indonesia, Danantara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025). 

Tujuan pembentukan lembaga ini untuk mengonsolidasikan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mengoptimalkan investasi negara demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan proyeksi aset kelolaan mencapai lebih dari US$900 miliar, Danantara dipastikan akan menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia. 

Baca juga: Danantara Resmi Diluncurkan Hari Ini, Bakal Kelola Aset BUMN Senilai Rp 14 Ribu Triliun

Beberapa BUMN strategis yang berada di bawah pengelolaan Danantara mencakup sektor perbankan, energi, telekomunikasi, dan pertambangan, antara lain Bank Mandiri, Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

Menurut Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, pakar ekonomi dari Universitas Islam Nusantara (Uninus) sekaligus praktisi keuangan, menilai meskipun peluncuran Danantara disambut positif, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia masih harus dinilai lebih lanjut. 

"Meskipun Danantara memiliki potensi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dampak sesungguhnya baru akan terlihat setelah implementasi dan pengelolaan yang berjalan dengan efektif," ujarnya, kepada Tribunjabar.id, Senin (24/2/2025). 

Dalam penilaiannya, Rizaldy menyoroti beberapa dampak positif yang bisa dirasakan Indonesia dengan hadirnya Danantara, di antaranya adalah peningkatan kepercayaan investor asing, optimalisasi aset BUMN, dan peningkatan investasi di sektor strategis seperti energi terbarukan dan manufaktur. 

Selain itu, dana yang dikelola Danantara diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.

Namun, Rizaldy juga mengingatkan akan potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai. 

Ia menekankan bahwa tanpa tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat, Danantara berisiko mengalami mismanajemen dan penyalahgunaan dana. 

Selain itu, lanjutnya, dominasi pemerintah dalam pengelolaan investasi dapat menimbulkan ketidakseimbangan persaingan dengan sektor swasta, sementara ketergantungan pada modal asing bisa berisiko apabila terjadi krisis global.

Baca juga: Mengenal Danantara, Dapat Kucuran dari Efisiensi Anggaran, Badan Pengelola Investasi Era Prabowo

"Keberhasilan Danantara sangat tergantung pada transparansi dan pengelolaan yang baik. Jika strategi investasi tidak tepat, risiko kegagalan proyek dan ketimpangan dalam dunia usaha bisa menjadi masalah besar," jelas Rizaldy.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute sekaligus pengamat ekonomi, Piter Abdullah, mengatakan bahwa informasi terkait pendirian Danantara masih sangat terbatas, sehingga memunculkan berbagai spekulasi dan kegaduhan di kalangan publik. 

Menurutnya, hal ini wajar mengingat kurangnya klarifikasi yang menyeluruh. 

Piter menegaskan, dengan sudah diresmikannya pendirian Danantara, pemerintah perlu segera meningkatkan komunikasi publik agar masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat dari pembentukan lembaga ini.

Pendirian Danantara, lanjut Piter, merupakan upaya strategis pemerintah untuk memanfaatkan aset negara guna kepentingan perekonomian nasional. 

"Dengan penjelasan yang lebih jelas, diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran penting Danantara dalam perekonomian Indonesia," katanya. 

Piter juga menambahkan, komunikasi yang efektif akan membantu meredakan berbagai spekulasi dan menciptakan rasa percaya di kalangan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas program tersebut. (*)