Janji Presiden Prabowo Soal Perumahan Buruh dan Kota Baru, Pengamat Ingatkan Lahan dan Infrastruktur

Ringkasan Berita:

• Pengamat kebijakan publik Unpar, Kristian Widya Wicaksono, menilai target pembangunan 1 juta rumah bagi buruh oleh Presiden Prabowo sebagai rencana ambisius yang melampaui kapasitas APBN 2026. 
• Tantangan utama terletak pada koordinasi tata ruang, penyediaan lahan, serta infrastruktur pendukung seperti fasilitas daycare dan transportasi di kota-kota baru. 
• Model pembiayaan campuran antara APBN, perbankan, dan pengembang disarankan sebagai opsi rasional guna menjaga stabilitas fiskal negara.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Presiden RI Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta rumah bagi buruh serta menghadirkan fasilitas daycare dan kota baru berisi 100 ribu rumah susun di momen May Day 

Program ini dinilai ambisius, namun menyimpan sejumlah tantangan serius jika dilihat dari sisi kebijakan publik.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai target pembangunan 1 juta rumah dalam satu tahun belum sepenuhnya realistis jika mengacu pada kapasitas yang dimiliki negara saat ini.

“Secara politik, janji itu kuat, tetapi secara kebijakan publik, target 1 juta rumah dalam 12 bulan masih jauh di atas kapasitas yang sudah disiapkan negara. APBN 2026 menyiapkan dukungan untuk 770.000 rumah melalui FLPP, BSPS, dan PPN DTP. FLPP sendiri pada 2026 disiapkan 285.000 unit dengan kebutuhan Rp37,1 triliun, dan pemerintah membuka ruang pencadangan hingga 350.000 unit,” tutur Kristian saat dihubungi , Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya rekam jejak FLPP juga masih berada di kisaran 200 ribu sampai 229 ribu unit per tahun pada 2022-2024. 

“Jadi, target 1 juta hanya mungkin dibaca sebagai mobilisasi seluruh ekosistem, bukan output fisik negara semata. Selisihnya terhadap dukungan APBN 2026 saja masih 230.000 unit,” ujarnya.

Kristian menekankan bahwa tantangan utama bukan sekadar membangun unit rumah, melainkan memastikan lokasi hunian benar-benar dekat dengan kawasan industri dan memiliki dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk fasilitas penitipan anak yang menjadi bagian dari rencana pemerintah.

“Pemerintah  sedang mendorong sinergi lintas kementerian untuk penyediaan lahan dan kota satelit, dan bahkan menyebut kebutuhan lahan akan tetap menjadi tantangan pada 2027-2028 sehingga perlu dukungan pemerintah daerah serta percepatan legalitas,” ucapnya.

Selain itu, Presiden juga sudah menegaskan bahwa kota baru itu harus memiliki sekolah, fasilitas olahraga, dan tempat penitipan anak. 

“‘Masalah terbesar ada pada koordinasi tata ruang, pembiayaan lahan, perizinan, serta pengelolaan layanan sosial, bukan pada seremonial peletakan batu pertama,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, Kristian melihat skema campuran menjadi opsi paling rasional agar program tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.

“Model yang paling masuk akal adalah pembiayaan campuran. APBN sebaiknya menjadi pemicu, bukan penanggung utama. Skemanya bisa menggabungkan FLPP, KUR perumahan, PPN DTP, pemanfaatan tanah negara dan aset BUMN, serta kredit perbankan dan kontribusi pengembang,” ucapnya. 

Menurutnya hal Ini juga sejalan dengan arah resmi pemerintah, karena APBN 2026 memang menyiapkan dukungan untuk 770.000 rumah, sementara penyaluran KUR perumahan sudah mencapai Rp14,26 triliun per 29 April 2026. 

“Dengan model seperti ini, beban fiskal negara bisa dijaga, tetapi target perlu dibatasi oleh kemampuan lahan, serapan pasar, dan kesiapan bank,” paparnya.