DPRD Jawa Barat Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Pemerataan dan Akses Modal

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy, menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menghadapi sejumlah tantangan besar di tengah pertumbuhan ekonomi yang secara statistik mengalami peningkatan
• Ada tiga persoalan utama yang saat ini saling berkaitan dan menjadi penghambat pemerataan ekonomi di Jawa Barat
• DPRD juga mendorong stabilisasi harga pangan melalui optimalisasi distribusi dari pusat hingga daerah. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy, menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menghadapi sejumlah tantangan besar di tengah pertumbuhan ekonomi yang secara statistik mengalami peningkatan.

Dikatakan Arief, pertumbuhan tersebut saat ini belum sepenuhnya dirasakan, terutama oleh masyarakat tingkat bawah.

Menurutnya, ada tiga persoalan utama yang saat ini saling berkaitan dan menjadi penghambat pemerataan ekonomi di Jawa Barat. 

Pertama, disrupsi tenaga kerja akibat pergeseran industri yang mulai menggantikan tenaga manusia dengan teknologi.

“Di pabrik-pabrik besar sudah mulai terjadi pergeseran. Sementara angka pengangguran di Jabar masih cukup menantang,” ujar Arief, Sabtu (2/5/2026).

Kedua, kata dia, ketimpangan wilayah yang masih terjadi antara kawasan industri di wilayah utara seperti Bekasi dan Karawang dengan daerah selatan Jawa Barat.

“Pertumbuhan ekonomi masih terpusat di wilayah industri, sementara Jabar selatan, termasuk daerah pemilihan saya, tertinggal cukup jauh,” katanya.

Ketiga, persoalan akses permodalan yang masih sulit dijangkau oleh pelaku usaha kecil. Kondisi ini, menurut Arief, membuat sebagian pengusaha terjebak pada pinjaman ilegal.

“Banyak pelaku usaha kesulitan mengakses kredit formal karena syarat agunan yang berat, akhirnya terjebak pinjaman ilegal,” ucapnya.

Arief menegaskan, DPRD Jabar terus mendorong agar kebijakan pemerintah Provinsi mampu menjawab persoalan tersebut dan berdampak langsung ke masyarakat.

Salah satunya dengan memastikan anggaran daerah tidak hanya habis untuk kegiatan seremonial, tetapi benar-benar terserap dalam program konkret.

“Kami menekan agar anggaran ini betul-betul dirasakan masyarakat, bukan hanya kegiatan seremonial,” katanya.

Selain itu, DPRD juga mendorong stabilisasi harga pangan melalui optimalisasi distribusi dari pusat hingga daerah. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di sektor ketenagakerjaan, Arief meminta Balai Latihan Kerja (BLK) melakukan penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

“Pelatihan harus relevan dengan kebutuhan industri modern, bukan hanya keterampilan dasar,” ucapnya.