Ketua PKB Berikan Catatan Penting ke KPU Terkait Debat Perdana Paslon Pilkada Majalengka 2024

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Ketua DPC PKB Kabupaten Majalengka, Juhana Zulfan, memberikan sejumlah catatan ke KPU Kabupaten Majalengka terkait debat perdana Pasangan Calon (Paslon) Pilkada Majalengka 2024 pada Kamis (31/10/2024) malam.

Sedikitnya terdapat empat catatan yang harus dijadikan bahan evaluasi bagi KPU Kabupaten Majalengka untuk pelaksanaan debat kedua yang rencananya digelar pada Kamis (14/11/2024) mendatang.

Menurut Juhana, videoklip lagu Indonesia Raya yang ditayangkan kegiatan saat Pileg dan Pilpres 2024, sehingga KPU Kabupaten Majalengka dinilai tidak berinovasi untuk memperbaharuinya.

Baca juga: Eman Suherman Yakin Paparannya di Debat Paslon Pilkada Majalengka 2024 Menarik Masyarakat Memilihnya

"Padahal, kegiatan debat ini sudah dipastikan dukungan anggarannya (memadai)," ujar Juhana Zulfan saat ditemui di DPRD Kabupaten Majalengka, Jalan KH Abdul Halim, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Jumat (1/11/2024).

Ia mengatakan, catatan kedua ialah mengenai posisi penempatan panelis, Forkopimda, tokoh agama maupun tokoh masyarakat, komisioner KPU dan Bawaslu, PPK, Panwascam, serta massa endukung masing-masing Paslon.

Pihaknya menduga, event organizer (EO) debat perdana tersebut belum mendapat masukan dari KPU Kabupaten Majalengka, sehingga posisi tersebut terkesan agak janggal.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan penempatan tersebut telah diatur dalam tata tertib debat, namun minimalnya KPU maupun EO memberikan penghormatan atau etika sosial dalam sebuah even.

"Setidaknya hal ini perlu diperhatikan, karena yang hadir dalam debat selain tamu undangan juga ada ketua partai, pimpinan dan anggota DPRD, istri Cabup - Cawabup, dan lainnya," kata Juhana Zulfan.

Pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, itu, menyampaikan, dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 para Wakil Rakyat tersebut memiliki hak protokoler, 

"Istri para Cabup - Cawabup juga seharusnya secara etika sosial mendapat kehormatan, maaf ini bukan masalah diskriminasi, tetapi lebih kepada pendekatan etika sosial," ujar Juhana Zulfan.

Juhana pun menilai, peranan dua moderator yang berada di atas dan di sisi kanan panggung yang sama-sama turut mengendalikan massa pendukung yang bersorak untuk menyemangati Paslonnya.

Namun, moderator yang berada di atas panggung selain mengatur waktu debat antarpaslon juga sibuk ngurusi pencabutan, mencari dan membuka soal, sehingga dinilai memakan waktu yang hampir sama seperti durasi yang diberikan kepada Paslon untuk bertanya atau menjawab.

"Mungkin sebaiknya kalo memang Moderator ada dua orang, ini bisa saling membantu atau ada tambahan personel yang membantu moderator, sehingga waktunya lebih efektif," kata Juhana Zulfan.

Ia pun menyoroti insiden kecil dalam debat berlangsung, yakni ketika massa pendukung salah satu Paslon menggunakan kipas bergambar Paslon yang didukungnya tiba-tiba diminta tidak menggunakannya.