Aneh, Tidak Ada Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di Garut,  Pemerhati : Kemana Para Intelektual Kita? 

Tidak ada aksi demonstrasi atau bentuk penolakan yang muncul dari kalangan masyarakat, kelompok intelektual maupun kalangan mahasiswa. 

Tribun Jabar/Eki Yulianto
Ilustrasi--- Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Cirebon berakhir dengan pembakaran keranda buatan yang bergambar wajah keluarga Presiden Joko Widodo, Kamis (22/8/2024) sore. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Saat pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) memanas di tingkat Nasional dan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, kondisi berbeda justru terjadi di Kabupaten Garut

Tidak ada aksi demonstrasi atau bentuk penolakan yang muncul dari kalangan masyarakat, kelompok intelektual maupun kalangan mahasiswa. 

Fenomena yang tidak biasa ini memicu pertanyaan di kalangan pemerhati sosial mengenai absennya suara kritis dari para intelektual daerah.

Baca juga: Revisi UU Pilkada Dipastikan Batal, Sufmi Dasco Sebut Tak Ada Paripurna, Peluang PDIP Terbuka Lebar

"Di saat daerah lain mulai bergerak menyuarakan pendapatnya terkait revisi RUU Pilkada, Garut justru terlihat tenang,"

"Saya bertanya-tanya, kemana para intelektual kita?," ujar pemerhati sosial di Kabupaten Garut, Yadi Rokib kepada Tribunjabar.id,  Kamis (22/8/2024). 

Yadi mengaku prihatina terhadap kondisi tersebut.

Menurutnya, revisi UU Pilkada yang memiliki dampak besar terhadap sistem demokrasi lokal seharusnya mendapat perhatian serius dari para akademisi, mahasiswa, dan tokoh masyarakat di Garut

Yadi menyebut bahwa absennya aksi penolakan di Garut disebabkan oleh minimnya kesadaran politik masyarakat terhadap isu ini.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa di DPRD Cirebon, Keranda Bergambar Keluarga Jokowi Jadi Sasaran Amarah Mahasiswa

Selain itu, para intelektual lokal dinilai kurang berperan aktif dalam memberikan edukasi dan menggerakkan diskusi publik terkait dampak dari revisi ini.

"Heran ya padahal calon kepala daerah di Garut salah satunya rektor. Namun, tidak ada satupun kampus menggelar aksi demo revisi UU Pilkada," ungkapnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh warga Garut Kota Gustav (27) alumni salah satu kampus di Garut.

Ia menyayangkan tidak ada aksi soal isu tersebut di Kota Intan. 

Hal itu menurutnya harus menjadi pengingat atau cerminan terhadap rendahnya partisipasi politik masyarakat di Garut dalam menyikapi isu-isu nasional yang krusial. 

"Tapi semoga meski tidak ada aksi, semoga jauh di lubuk hati kita tetap ada keresahan yang sama terkait kondisi negara kita saat ini," ujarnya.  (*)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved