Kisruh PPDB di SMAN 1 Majalaya Bandung, Bey Tegaskan Pemprov Jabar Bakal Tindaklanjuti

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, menugaskan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di SMAN 1 Majalaya. 

Bey mengaku belum mendapat laporan lengkap terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Namun, jika benar terjadi pelanggaran, kata dia, bakal ada sanksi sesuai peraturan gubernur (pergub). 

"Tadi belum ada laporan, kalau ada yang melanggar akan ada proses baru lagi. Nanti saya sampaikan kepada Kadisdik," ujar Bey, Rabu (24/7/2024). 

Plh Kadisdik Jabar, Ade Afriandi, mengatakan, masalah yang terjadi di SMAN Majalaya diduga bermula dari adanya titipan calon peserta didik (CPD) yang tidak diakomodasi oleh pihak sekolah. 

"Jadi, kelihatannya ini tetap soal titipan yang tidak diakomodasi. Sejak 5 Juli, SMAN 1 Majalaya itu didemo terus oleh LSM Penjara. Ternyata di belakangnya ada sekretaris desa. Kemudian dipertemukan dengan forkopimcam dan panitia PPDB. Dari situ terang-benderang bahwa sekarang itu tidak ada titipan-titipan, semua berproses ikut seusai ketentuan," ujar Ade. 

Setelah pertemuan itu, kata dia, LSM Penjara menerima penjelasan yang disampaikan panitia PPDB.

Baca juga: LIPSUS Kejanggalan PPDB di SMAN 1 Majalaya Bandung, 48 Siswa Diduga Bermasalah, Permainan KK?

Namun, sekretaris desa masih bersikeras ingin memasukkan CPD dengan menyebut bahwa ada 48 CPD yang masuk jalur zonasi menggunakan kartu keluarga yang tak sesuai dengan ketentuan persyaratan.

"LSM Penjara itu paham, ternyata yang tidak selesai itu sekdes. Kan di situ disampaikan kalau yang 17 CPD itu masuk, yang 48 itu tidak jadi masalah. Nah, yang 48 CPD itu yang mana. Kalau memang bermasalah, pasti sudah di-cleansing sejak awal, makanya berbicara yang 48 itu yang mana?" katanya. 

Menurutnya, berdasarkan laporan panitia PPDB SMAN 1 Majalaya, semua CPD yang daftar sudah divalidasi sesuai aturan yang berlaku.

"Justru saya mau nanya, waktu dapat 48 CPD itu daftar nama dengan KK atau tidak? Karena saya saja baru tahu, kok ada 48, kan tidak ada laporan. Ini yang akan dikonfirmasi, yang disebut oleh Egi (Sekdes) itu yang mana, apakah 17 CPD yang sudah dikeluarkan atau ada lagi," ucapnya. 

Kalaupun terbukti, kata dia, maka akan ada sanksi sesuai pergub terhadap CPD dan pihak sekolahnya. 

Baca juga: Viral Jagoan di Majalaya Ditangkap Polisi karena Gores Mobil, Kegarangannya Mendadak Hilang

"Tapi kalau ini tidak benar, sanksi sekdesnya, apalagi sampai mengintimidasi," ucapnya. 

Sebelumnya, Egi Yogaswara (44), Sekretaris Desa Panyadap, Kecamatan Solokan jeruk, Kabupaten Bandung, membeberkan bukti-bukti dugaan adanya siswa yang mendaftar PPDB di SMAN 1 Majalaya yang menggunakan KK tak sesuai aturan persyaratan.

Akibat dugaan penggunaan KK tersebut, sebanyak 18 calon peserta didik yang berdomisili di Desa Penyadap, harus tersingkir dan tidak diterima di SMAN 1 Majalaya, Kabupaten Bandung, melalui jalur zonasi.

Padahal, sekolah ini adalah sekolah negeri terdekat di Desa Panyadap.

Egi menjelaskan, sebelum adanya penemuan 18 warganya yang tersisihkan tersebut, dia sempat melakukan penyisiran terhadap warganya yang berpotensial mendaftar ke SMAN 1 Majalaya.

"Kami ada data siswa kelas IX SMP asal Desa Panyadap per Juni 2024, ada sekitar 132 orang. Semua kami serahkan ke sekolah. Cuma dari sekolah, saya pikir tidak dipadupadankan," ujar Egi saat ditemui di Kantor Desa Panyadap, Senin (22/7).

"Setelah hasil seleksi PPDB diumumkan, saya melihat ada (siswa asal Desa Panyadap) yang tersisihkan. Awalnya ada 14 siswa, tapi saya cek kembali ternyata ada 18 siswa (tidak diterima). Memang mereka orang sini (Desa Panyadap), tapi mereka tersisihkan oleh orang yang tiba-tiba jadi orang sini, kurang dari setahun," katanya.

Egi sempat mempertanyakan ke panitia PPDB SMAN 1 Majalaya terkait tidak lolosnya 18 siswa asal Desa Panyadap.

Apalagi jarak rumah 18 siswa tersebut cukup dekat dengan SMAN 1 Majalaya. Yang terjauh hanya 814 meter.

Baca juga: Hafid Pelajar Bandung yang Meninggal Terseret Ombak di Pangandaran Akan Dimakamkan di Majalaya

"Jadi saya mendatangi SMAN 1 Majalaya untuk pengaduan, saya menanyakan ini bagaimana, kok bisa orang Panyadap yang jarak rumahnya ke sekolah hanya 814 meter, tidak masuk. Tapi pada saat itu, saya tidak berbekal data," ucapnya.

Dia kemudian mencari data penunjang untuk membela belasan siswa asal desanya itu. Berdasarkan penelusuran Egi, diduga ada 48 nama siswa yang mendaftar PPDB jalur zonasi ke SMAN 1 Majalaya menggunakan KK yang tak sesuai aturan.

Hal itu, kata dia, terlihat dari adanya ketidaksesuaian dari alamat dan terhitung mulai tanggal (TMT) yang tertera di Kartu Keluarga (KK) yang kurang dari setahun.

"Saya acak tiga saja dari siswa yang saya curigai. Ke-48 orang (siswa) ini tidak masuk ke-132 orang (siswa) asal Desa Panyadap sesuai data yang kami sisir. Saya curiga TMT-nya kurang dari setahun," katanya.

Meskipun mengetahui dan sudah berusaha mencoba mencari jawaban ke SMAN 1 Majalaya, Egi mengaku belum mendapatkan penjelasan dari pihak sekolah.

Baca juga: Pasutri asal Karawang Dikabarkan Hilang Misterius di Majalaya, Motor Mogok Lalu Menghilang

"Saya mempertanyakan ke SMAN 1 Majalaya, ternyata cenderung dihalangi. Saya datang ke sana untuk minta diverifikasi 48 orang (siswa) tersebut, tapi mereka tidak mau. Cenderung ditutup-tutupi. Saya mempertanyakan itu, tapi mereka bilangnya sistem (sudah berdasarkan sistem)," ujarnya.

"Jadi maksud saya datang ke sekolah, ingin mengetahui apakah warga Desa Panyadap yang 18 orang tersebut tersisih dengan cara-cara yang legal yang tidak melawan hukum? Jika memang tersisihkan dengan fair, tolong dibuktikan, pasti kami puas. Tapi ini kan enggak, banyak yang ditutup-tutupi," katanya. (*)