P2G Sebut Ada Cara Mengusir Halus Guru Honorer di Jabar: Tidak Diberikan Jam Mengajar
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan, banyak guru honorer di Jabar yang tidak diberi jam mengajar.
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Januar Pribadi Hamel
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan, banyak guru honorer di Jabar yang tidak diberi jam mengajar di tahun ajaran baru 2024/2025.
Dikatakan Satriawan, tidak memberikan jam mengajar kepada guru honorer itu merupakan cara halus untuk mengusir mereka yang posisinya tergantikan oleh guru PPPK.
Meski tidak merinci secara detail, kata dia, fenomena mengusir secara halus kepada guru honorer itu terjadi di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Cianjur dan daerah lain di Jabar.
"Itu ada ratusan guru honorer yang seperti itu, kalau di DKI Jakarta istilahnya program cleansing, di Jabar itu mereka guru honor tidak diberikan jam mengajar," ujar Satriawan, saat dihubungi, Rabu (17/7/2024).
Baca juga: Bagaimana Beritahu Keluarga? Guru Honorer di Jakarta Syok Kena Cleansing, 6 Tahun Ngajar Sia-sia
Kondisi ini, kata dia, berbanding terbalik dengan janji pemerintah yang menjanjikan para guru honorer menjadi guru PPPK.
"Bagaimana bisa ikut seleksi PPPK, sementara data di Dapodikanya juga sudah tidak ada. Kan ketika tidak diberikan jam mengajar secara otomatis data di Dapodikanya juga hilang," katanya.
Para guru honorer yang tidak diberikan jam mengajar itu, kata dia, rata-rata guru yang sudah lima tahun lebih mengajar.
"Mereka sebenarnya sedang menunggu seleksi PPPK 2024, namun jika diberhentikan seperti ini kesempatan mereka untuk ikut PPPK juga hilang," ucapnya.
Baca juga: Kisah Guru Honorer Jadi Tukang Ngarit usai Ngajar, Perjuangannya Terobati saat Anaknya Diterima UGM
Menurutnya, program cleansing guru honorer yang dilakukan pemerintah ini tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
"Pasal 7 ayat 2 itu mengamankan pemberdayaan guru harus dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia," ucapnya
Pihaknya pun berencana bakal bertemu dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta untuk memperjuangkan para guru honorer yang terkena program cleansing atau yang diusir secara halus dengan tidak diberikan jam mengajar.
"Kami akan berkoordinasi dengan LBH dulu, nanti jumlahnya berapa masih kami data dulu, karena guru honorer ini banyak forumnya dan bermacam-macam," katanya. (*)
Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.
IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI
Lapangan Gasibu Bandung Ditutup Sementara hingga 20 Agustus 2025, Persiapan HUT RI dan HUT Jabar |
![]() |
---|
Kemenkum Jabar Tinjau Potensi Paten dan Desain Industri di Ajang IP Expose Nasional |
![]() |
---|
Kemenkum Jabar Targetkan Capaian Kinerja Optimal Lewat Rapat Percepatan Semester II |
![]() |
---|
Fraksi PDI Perjuangan Kompak, Termasuk Ono Surono Absen Ikuti Rapat Paripurna DPRD Jabar |
![]() |
---|
M Romli Dorong Pemkab dan Pemkot di Jabar Kelola Keuangannya untuk Kesejahteraan Rakyat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.